Trump Umumkan Darurat Nasional, Demokrat Sebut Inkonstitusional

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berpidato State of the Union di hadapan sesi gabungan Kongres pada Selasa, 5 Februari 2019. Ketua Fraksi Partai Drmokrat, Nancy Pelosi, duduk di belakang Trump memperhatikan. Reuters

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berpidato State of the Union di hadapan sesi gabungan Kongres pada Selasa, 5 Februari 2019. Ketua Fraksi Partai Drmokrat, Nancy Pelosi, duduk di belakang Trump memperhatikan. Reuters

    TEMPO.CO, Jakarta - Setelah mengumumkan darurat nasional pada hari Jumat, Presiden Donald Trump akan menghadapi gugatan hukum dari Demokrat yang menilai langkah Trump melanggar konstitusi.

    Langkah presiden Republik ini untuk menuntaskan janji kampanye presiden 2016 untuk membangun tembok perbatasan yang menurut Trump diperlukan untuk mengurangi imigrasi ilegal yang ia salahkan karena membawa kejahatan dan narkoba ke Amerika Serikat.

    Baca: Berlakukan Darurat Nasional, Donald Trump Dikritik

    Menurut laporan Reuters, 17 Februari 2019, beberapa jam setelah pengumuman, gugatan diajukan atas nama tiga pemilik tanah Texas, mengatakan bahwa deklarasi Trump melanggar Konstitusi AS, dan tembok yang direncanakan akan melanggar hak-hak properti mereka.

    Baik California dan New York mengatakan bahwa mereka juga berencana untuk mengajukan tuntutan hukum.

    Beberapa jam setelah pengumuman Trump, Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasai Demokrat mengatakan telah meluncurkan penyelidikan terhadap deklarasi darurat nasional.

    Dalam sepucuk surat kepada Trump, komite Demokrat memintanya untuk mengadakan dengar pendapat dengan pejabat Gedung Putih dan Departemen Kehakiman yang terlibat dalam aksi tersebut. Mereka juga meminta dokumen hukum tentang keputusan yang mengarah ke deklarasi, dengan tenggat waktu Jumat depan.

    Baca: Shutdown Dihindari, tapi Trump Ingin Berlakukan Darurat Nasional

    "Kami percaya deklarasi darurat Anda menunjukkan pengabaian yang ceroboh terhadap pemisahan kekuasaan dan tanggung jawab Anda sendiri di bawah sistem konstitusional kami," tulis surat yang ditandatangani oleh Ketua Komite Jerrold Nadler dan petinggi Demokrat lainnya di panel.

    Dengan menggunakan hak eksekutif darurat nasional untuk pendanaan dinding yang tidak pasti secara hukum berdasarkan syarat keadaan darurat nasional, Trump berisiko terjun ke pertempuran legislatif dan hukum yang panjang dengan Demokrat dan memecah belah rekan-rekan Republiknya, yang mayoritas menentang darurat nasional.

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Sumber: AP: Susan Walsh/abc.net.au

    Lima belas Demokrat di Senat yang dikuasai Partai Republik memperkenalkan undang-undang pada hari Kamis untuk mencegah Trump menggunakan darurat nasional untuk mentransfer dana cadangan darurat untuk mendanai dindingnya.

    Nancy Pelosi, ketua Partai Demokrat, dan Senat Demokrat Chuck Schumer dengan cepat menanggapi deklarasi Trump.

    "Tindakan presiden jelas-jelas melanggar kekuatan eksklusif dompet Kongres, yang diabadikan oleh Pendiri kami dalam Konstitusi," kata mereka. "Kongres akan membela otoritas konstitusional kita di Kongres, di pengadilan, dan di depan umum, menggunakan setiap opsi yang tersedia."

    Baca: Trump Klaim Layak Menerima Nobel Perdamaian, Ini Alasannya

    Tantangan hukum pertama, yang diajukan di pengadilan federal di Washington, datang dari tiga pemilik tanah Texas di sepanjang sungai Rio Grande yang mengklaim bahwa mereka diberi tahu bahwa pemerintah AS akan berupaya membangun tembok perbatasan di properti mereka jika uang untuk proyek tersedia pada 2019.

    Gugatan, diajukan atas nama mereka oleh kelompok advokasi konsumen Public Citizen, juga menyebut Frontera Audubon Society sebagai penggugat yang bertugas sebagai pemelihara lingkungan, bahwa membangun dinding perbatasan dan mengakibatkan kerusakan habitat.

    Gugatan itu menentang pernyataan Trump tentang keadaan darurat nasional di perbatasan untuk membenarkan tindakan presiden.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.