TEMPO.CO, Jakarta - Gedung Putih mengkonfirmasi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pada Kamis, 14 Februari telah menanda-tangani sebuah aturan untuk mencegah terjadinya lagi shutdown atau penutupan pemerintah. Namun saat yang sama, Trump juga siap mendeklarasikan status darurat nasional.

“Ini bukan kondisi darurat. Fikirkan, nilai apa yang bisa diberikan Presiden kepada rakyat Amerika,” kata Nancy Pelosi, Juru bicara DPR menanggapi sikap Presiden Trump, seperti dikutip dari abc.net.au, Sabtu, 16 Februari 2019.

Baca: Takut Shutdown Lagi, Donald Trump Dikabarkan Mau Teken Anggaran

Pelosi yang berasal dari Partai Demokrat mengatakan Trump telah membuka sebuah kotak pandora Partai Republik yang akan disesalinya. Dalam undang-undang yang diterbitkan pad 1974, seorang Presiden Amerika Serikat memiliki kekuasaan khusus untuk menyatakan sebuah darurat nasional dan mengalihkan pendanaan yang dialokasikan untuk konflik, bencana alam dan penyebaran wabah penyakit.

Baca: Shutdown Amerika Serikat Mengancam Pertumbuhan Lapangan Kerja

Namun dalam kasus ini, Presiden Trump menentang konstitusi mengenai imigran ilegal hingga membuatnya memberlakukan status darurat nasional. Dengan pemberlakuan kondisi nasional memungkinkan Trump mengalihkan pendanaan dan berbagai sumber daya dari Kementerian Pertahanan ke pembangunan tembok perbatasan Amerika - Meksiko.

Speaker Pelosi warns Republicans of precedent set by Pres. Trump declaring a national emergency "on something that he has created as an emergency."

"Just think of what a president with different values can present to the American people." https://t.co/2yvhK91ab6 pic.twitter.com/x56MzcU97s

— ABC News Politics (@ABCPolitics) 14 Februari 2019

Trump menggambarkan situasi di perbatasan adalah sebuah krisis sehingga cocok dengan kriteria pemberlakuan darurat nasional. Bantahan berkekuatan hukum diperlukan untuk melawan argumentasi Trump ini. Terlebih pada 2017, pelanggaran imigrasi lewat perbatasan berada dititik terendah. Data dari Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat memperlihatkan pada 2018 ini pelanggaran naik sedikit, tetapi masih di level terendah dalam 46 tahun terakhir.

“Kami akan mengevaluasi sejumlah opsi,” kata Pelosi.

Pertanyaan yudisial terkait tindakan Trump akan diajukan ke Mahkamah Agung. Kongres Amerika Serikat memiliki kekuatan untuk menghentikan pemberlakukan status darurat nasional dan Partai Demokrat telah memberikan sinyalemen mereka akan melakukan hal itu. Sedangkan Pemimpin Senat dari Partai Republik Mitch McConnell meyakinkan pihaknya akan mendukung keputusan yang Trump.