Myanmar Bakal Cabut Dakwaan Terhadap Pemrotes Etnis Minoritas
Rabu, 13 Februari 2019 16:43 WIB
TEMPO.CO, Yangon – Pemerintah Myanmar akan membatalkan tuduhan kepada belasan aktivis dari etnis minoritas, yang berunjuk rasa menolak pantung pahlawan kemerdekaan negara itu yaitu Jenderal Aung San.
Baca:
Media pemerintah Myanmar mengatakan pemerintah akan mengadakan dialog dengan para pemrotes dan menawarkan konsesi, yang jarang dilakukan.
Pemerintahan Aung San Suu Kyi, yang menjadi pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi dan juga putri jenderal Aung San, menghadapi ketidakpuasan etnis minoritas menjelang pemilu, yang akan digelar 2020.
Unjuk rasa menolak patung Jenderal Aung San terus berlangsung pada Selasa, 12 Februari 2019. Polisi mencoba membubarkan unjuk rasa yang diikuti sekitar 3000 orang ini dengan menembakkan peluru karet, gas air mata, dan kanon air. Unjuk rasa berlangsung di Loikaw, ibu kota negara bagian Kayah, yang juga dikenal sebagai Karenni.
Baca:
Jenderal Aung San, yang berasal dari etnis mayoritas Burma, memperantarai kesepakatan antara etnis minoritas Myanmar pada 1947. Ini ditandai dengan peringatah 12 Februari sebagai hari libur. Namun, para pemrotes dari etnis Karenni mengatakan janji-janji Jenderal Aung tidak diimplementasikan setelah ayah Aung itu tewas dibunuh pada tahun itu.
Media Global New Light dari Myanmar melansir pejabat pemerintah telah bernegosiasi dengan para pemrotes sehari sebelumnya. Pemerintah berjanji akan mencabut tuduhan terhadap pemrotes.
Baca:
Sebaliknya, para aktivis bersepakat untuk menunda protes mereka dan melakukan negosiasi pada Februari 2019 ini. Isu yang akan dibahas adalah tulisan di salah satu bagian patung itu. Juga ada kemunginan patung jenderal itu akan dipindahkan dari taman Loikaw.
“Para pengunjuk rasa membubarkan diri setelah kami menyepakati ini,” kata Khun Thomas, salah satu pemimpin pengunjuk rasa Loikaw.
Pengunjuk rasa juga mengatakan dakwaan melakukan pertemuan yang melanggar hukum, hasutan, dan pencemaran nama baik oleh jaksa terhadap 50 orang pemrotes yang ditahan akan dicabut saat sidang pada Rabu pekan ini.
Baca:
Pejabat Myanmar meresmikan patung di Loikaw pada Februari 2019 dan memicu protes. Rencana pembangunan monumen ini mendapat protes sejak pertengahan 2018.
