Dewan HAM PBB Siap Adili Myanmar atas Genosida Etnis Rohingya

Suasana aksi damai pengungsi Rohingya untuk memperingati satu tahun mereka mengungsi dari Myanmar, di kamp pengungsian Kutupalong, Cox's Bazar, Bangladesh, Sabtu, 25 Agustus 2018. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan HAM PBB akan membentuk badan untuk mempersiapkan bukti pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar, termasuk kemungkinan menuntut Myanmar atas tuduhan genosida etnis Rohingya.

Dilaporkan Reuters, 28 september 2018, 47 anggota Dewan HAM PBB memberikan 35 suara mendukung resolusi yang diusulkan Uni Eropa dan OKI berbanding tiga suara menolak, sementara tujuh anggota abstain.

Baca: Panglima Militer Myanmar Peringatkan PBB Soal Rohingya

Tiga negara yang menolak yakni Cina, Filipina, dan Burundi menentang resolusi, yang mengklaim didukung oleh lebih dari 100 negara.

Foto-foto yang diabadikan Wa Lone pada 8 Desember 2017 menunjukkan tulang manusia yang diduga milik 10 Muslim Rohingya yang dibantai tentara Myanmar pada 1-2 September 2017. REUTERS

Duta Besar Myanmar Kyaw Moe Tun mengatakan resolusi itu didasarkan pada laporan misi pencari fakta (FFM) PBB yang ditolak oleh pemerintahnya, yang dinilai sepihak dan tidak seimbang, serta bisa membuat perpecahan negara Myanmar.

"Rancangan resolusi ini didasarkan pada tuduhan serius dan tidak terverifikasi dan rekomendasi dari FFM yang bahkan dapat membahayakan persatuan nasional negara," kata Tun.

Dia mengatakan bahwa resolusi itu tidak akan berkontribusi untuk menemukan solusi permanen untuk situasi di negara bagian Rakhine di Myanmar.

Baca: Militer Myanmar Cetak Buku tentang Rohingya dengan 3 Foto Palsu

Resolusi tersebut membentuk badan untuk mengumpulkan, mengkonsolidasi, melestarikan dan menganalisis bukti kejahatan internasional paling serius dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan di Myanmar sejak 2011, dan untuk menyiapkan dokumen guna memfasilitasi dan mempercepat proses kriminal yang adil dan independen.

Lembaga baru ini akan bekerja sama dengan penuntutan masa depan yang diajukan oleh Pengadilan Kejahatan Internasional, yang mengatakan awal bulan ini bahwa mereka memiliki bukti hukum atas dugaan deportasi Muslim Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh.

Pejalan kaki melintasi poster Min Aung Hlaing, Panglima Militer Myanmar yang bertanggung jawab atas kekejaman terhadap Rohingya, di trotoar Kota New York, Selasa, 25 September 2018. Kampanye tersebut dilaksanakan untuk menyambut sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-73 di kota tersebut. Amnesty Internasional

Laporan tim pencari fakta PBB mengatakan militer Myanmar telah melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan terhadap etnis Rohingya dengan tujuan genosida dan menyerukan panglima tertinggi Myanmar, Min Aung Hlaing, dan lima jenderal yang ditunjuk untuk dituntut atas kejahatan kemanusiaan.

Dalam resolusi, Dewan HAM PBB mengatakan ada cukup informasi untuk menjamin pengadilan yang kompeten untuk menentukan tanggung jawab mereka atas genosida.

Baca: Tiga Langkah Penting agar Pembantai Rohingya Bertanggung Jawab

Pada 18 September 2018, Misi Pencari Fakta PBB di Myanmar mempresentasikan laporan akhirnya kepada Dewan Hak Asasi Manusia, memberikan lebih banyak bukti kejahatan militer di Myanmar. Misi Pencarian Fakta menyerukan para pejabat militer senior dan para tersangka lainnya untuk diselidiki dan dituntut atas kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida.

Sepuluh orang Rohingya ditangkap pada 1 September 2017 di desa Inn Din. Keesokan harinya, tentara Myanmar dan penduduk desa menembak dan memukuli mereka sampai mati. Foto diperoleh dari seorang penduduk desa dan dikonfirmasi keasliannya oleh Reuters.[Reuters]

Awal pekan ini, Amnesty International mengirimkan lebih dari 90.000 tanda tangan dari orang-orang di seluruh dunia kepada anggota Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, yang menyerukan pembentukan mekanisme akuntabilitas atas kekejaman di Myanmar, seperti dilansir dari amnesty.org. Amnesty International juga meminta para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB untuk meminta pertanggungjawaban pemimpin militer Myanmar.

Baca: Hasil Temuan AS, PBB, Uni Eropa di Myanmar: Genosida Rohingya

"Sangat memprihatinkan bahwa Cina berusaha untuk melindungi pelaku dari keadilan dan akuntabilitas dengan melakukan pemungutan suara pada resolusi ini. Langkah ini untuk memblokir keadilan dan pertanggungjawaban bagi Rohingya dan minoritas lainnya pada saat Cina melakukan pelanggaran hak asasi manusia serius terhadap warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di dalam perbatasannya. Sejarah akan menilai para pemimpin Cina dengan keras untuk penghinaan terang-terangan mereka untuk keadilan," kata Tirana Hassan, Direktur Penanggulangan Krisis Amnesty International.

Diplomat Cina Chen Cheng mengatakan kepada Dewan HAM PBB bahwa Cina menentang resolusi penuntutan Myanmar atas tuduhan genosida Rohingya karena kemungkinan besar akan memperburuk ketegangan.






Junta: Pemberontak Myanmar Tembak Penumpang Pesawat Saat Mendarat

4 hari lalu

Junta: Pemberontak Myanmar Tembak Penumpang Pesawat Saat Mendarat

Junta militer menyebut pemberontak Myanmar menembak seorang penumpang di wajahnya saat pesawat mendarat di negara itu.


Aung San Suu Kyi dan Penasihat asal Australia Dihukum 3 Tahun

5 hari lalu

Aung San Suu Kyi dan Penasihat asal Australia Dihukum 3 Tahun

Pengadilan Myanmar menghukum pemimpin terguling Aung San Suu Kyi dan mantan penasihat ekonominya, Sean Turnell dari Australia, 3 tahun penjara


Ratu Kecantikan Myanmar Akhirnya Mendarat di Kanada, Berbulan-bulan Tinggal di Bandara Thailand

5 hari lalu

Ratu Kecantikan Myanmar Akhirnya Mendarat di Kanada, Berbulan-bulan Tinggal di Bandara Thailand

Ratu Kecantikan Myanmar menuai perhatian publik atas komentar pedasnya terhadap junta militer. Dia akhirnya mendapat suaka dari Kanada.


Sempat Terlunta-lunta di Thailand, Ratu Kecantikan Myanmar Dapat Suaka di Kanada

7 hari lalu

Sempat Terlunta-lunta di Thailand, Ratu Kecantikan Myanmar Dapat Suaka di Kanada

Mantan ratu kecantikan Myanmar itu telah terlunta-lunta sejak 21 September di Thailand.


Amerika Gelontorkan Rp 2,5 Triliun untuk Bantu Etnis Rohingya

11 hari lalu

Amerika Gelontorkan Rp 2,5 Triliun untuk Bantu Etnis Rohingya

Total bantuan AS dalam menanggapi Krisis Pengungsi Rohingya telah mencapai hampir US$1,9 miliar (Rp 28 triliun) sejak Agustus 2017.


Jepang Setop Kerja Sama Beri Pelatihan Militer ke Myanmar

11 hari lalu

Jepang Setop Kerja Sama Beri Pelatihan Militer ke Myanmar

Akibat eksekusi junta militer terhadap aktivis pro-demokrasi, Jepang menghentikan pemberian latihan militer untuk Myanmar.


Retno Marsudi Menyoroti Krisis Rohingya Makin Memburuk

11 hari lalu

Retno Marsudi Menyoroti Krisis Rohingya Makin Memburuk

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melihat penyelesaian krisis Rohingya ini dipersulit oleh situasi di Myanmar.


Menlu ASEAN Bertemu di New York Bahas Persiapan KTT

11 hari lalu

Menlu ASEAN Bertemu di New York Bahas Persiapan KTT

Para menteri luar negeri ASEAN bertemu di sela-sela Sidang Umum ke-77 PBB di New York untuk membahas persiapan KTT November 2022


Retno Marsudi dan Antonio Guterres Bahas Myanmar

15 hari lalu

Retno Marsudi dan Antonio Guterres Bahas Myanmar

Retno Marsudi membahas soal krisis di Myanmar dalam pertemuan dengan Antonio Guterres di New York.


Pemakaman Ratu Elizabeth II: Berikut Daftar Undangan, Siapa yang Tidak Diundang?

17 hari lalu

Pemakaman Ratu Elizabeth II: Berikut Daftar Undangan, Siapa yang Tidak Diundang?

Pemakaman Ratu Elizabeth II pada 19 September nanti akan dihadiri 2.200 orang. Berikut daftar undangan, tapi siapa yang tak diundang?