Pemberlakuan Shutdown Makin Dekat, Parlemen AS Masih Beda Suara

Senin, 11 Februari 2019 20:59 WIB

Gedung Kapitol difoto melalui pagar berantai di Washington, Amerika Serikat, Senin (30/9). Sekitar satu juta pegawai pemerintahan AS membuat rencana darurat pada hari Senin jika terjadi 'shutdown' atau penutupan pada tengah malam, dengan serikat pekerja mereka menuntut Kongress untuk segera membuat kesepakatan. REUTERS/Kevin Lamarque

TEMPO.CO, Jakarta - Negosiasi agar shutdown tidak kembali dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi jalan buntu. Dua partai terbesar Amerika Serikat yakni Partai Demokrat dan Partai Republik belum menemukan kata sepakat mengenai kebijakan penahanan imigran.

“Pembicaraan ini sekarang dihentikan,” kata Senat Partai Republik Richard Shelby, Minggu, 10 Februari 2019.

Baca: Shutdown Amerika Serikat Mengancam Pertumbuhan Lapangan Kerja

Dikutip dari Reuters, Senin, 11 Februari 2019, anggota parlemen Amerika Serikat sampai sekarang masih berusaha menyelesaikan masalah pendanaan keamanan wilayah perbatasan. Pada pekan ini dilakukan sebuah negosiasi panel khusus yang diharapkan bisa mencapai kata sepakat pada Senin, 11 Februari waktu Amerika Serikat.

Salah satu poin ketidak sepahaman adalah Partai Demokrat meminta pendanaan bagi imigran ilegal yang ditahan oleh Kepolisian Imigrasi dan Bea Cukai, dikurangi. Akan tetapi, Partai Republik meminta agar pendanaan ditambah supaya bisa mempercepat proses deportasi para imigran ilegal itu.

Advertising
Advertising

Baca: Shutdown Amerika Serikat Mulai Ancam Sektor Penerbangan

Anggota Senat Amerika Serikat dari Partai Demokrat Jon Tester mengatakan proses negosiasi masih alot. Tester adalah satu dari 17 negosiator yang berharap bisa mencapai kata sepakat sehingga shutdown tak perlu lagi diberlakukan oleh Trump. Namun Shelby pesimis pihaknya bisa mencapai kata sepakat pada Senin nanti.

Anggota parlemen Amerika Serikat berharap akan tercipta sebuah kesepakatan pada Senin, 11 Februari 2019 yang mengizinkan mereka meloloskan sebuah rancangan undang-undang ke DPR dan senat Amerika Serikat mengenai pendanaan bagi Kementerian Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat dan lembaga-lembaga lainnya.

Pada 25 Januari 2019 lalu, Presiden Trump setuju untuk mengakhiri shutdown yang sudah berlangsung selama 35 hari. Namun dibalik melunaknya sikap itu, Trump menuntut uang pembangunan tembok perbatasan Amerika - Meksiko sebesar US$ 5,7 miliar atau Rp 80 triliun, dicairkan.

Trump menjadi orang nomor satu di Amerika Serikat karena dukungan Partai Republik. Dia menetapkan batas tenggat waktu kepada parlemen Amerika Serikat untuk mencapai kata sepakat sampai 15 Februari 2019, jika tidak dia akan kembali memberlakukan shutdown.

Membangun tembok di wilayah perbatasan Amerika Serikat – Meksiko telah menjadi janji kampanye Presiden Trump demi menghentikan imigran – imigran tak berdokumentasi dan menghentikan arus imigran yang tinggal di Amerika Serikat secara ilegal. Shutdown telah dijadikan alat bagi Trump agar dana untuk membangun tembok perbatasan itu dikucurkan.

Berita terkait

Pasukan Inggris Mungkin Ditugaskan Mengirimkan Bantuan dari Dermaga ke Gaza

3 jam lalu

Pasukan Inggris Mungkin Ditugaskan Mengirimkan Bantuan dari Dermaga ke Gaza

Pasukan Inggris mungkin ditugaskan untuk mengirimkan bantuan ke Gaza dari dermaga lepas pantai yang sedang dibangun oleh militer Amerika Serikat

Baca Selengkapnya

Eks Diplomat Inggris: AS Panik Drone Rusia Hancurkan Tank Abrams Ukraina

4 jam lalu

Eks Diplomat Inggris: AS Panik Drone Rusia Hancurkan Tank Abrams Ukraina

Percepatan bantuan militer senilai US$6 miliar ke Ukraina mencerminkan kepanikan yang dirasakan oleh pemerintahan Joe Biden dan Kongres AS

Baca Selengkapnya

WSJ: Putin Mungkin Tak Perintahkan Pembunuhan Navalny

5 jam lalu

WSJ: Putin Mungkin Tak Perintahkan Pembunuhan Navalny

Badan-badan intelijen AS sepakat bahwa presiden Rusia mungkin tidak memerintahkan pembunuhan Navalny "pada saat itu," menurut laporan.

Baca Selengkapnya

Siprus Lanjutkan Bantuan Pangan ke Gaza Via Laut Pasca-Pembunuhan Relawan WCK

7 jam lalu

Siprus Lanjutkan Bantuan Pangan ke Gaza Via Laut Pasca-Pembunuhan Relawan WCK

Pengiriman bantuan pangan ke Gaza dari Siprus melalui jalur laut dilanjutkan pada Jumat malam

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: Ditipu Elon Musk Palsu Hingga Judi Online Kejahatan Transnasional

18 jam lalu

Top 3 Dunia: Ditipu Elon Musk Palsu Hingga Judi Online Kejahatan Transnasional

Berita Top 3 Dunia pada Jumat 26 April 2024 diawali oleh kabar seorang wanita di Korea Selatan ditipu oleh orang yang mengaku sebagai Elon Musk

Baca Selengkapnya

Gelombang Protes Kampus Pro-Palestina di Amerika Serikat Direpresi Aparat, Dosen Pun Kena Bogem

1 hari lalu

Gelombang Protes Kampus Pro-Palestina di Amerika Serikat Direpresi Aparat, Dosen Pun Kena Bogem

Polisi Amerika Serikat secara brutal menangkap para mahasiswa dan dosen di sejumlah universitas yang menentang genosida Israel di Gaza

Baca Selengkapnya

Prabowo Terima Telepon Menteri Pertahanan AS, Berikut Profil Lloyd Austin

1 hari lalu

Prabowo Terima Telepon Menteri Pertahanan AS, Berikut Profil Lloyd Austin

Presiden terpilih Prabowo Subianto menerima telepon dari Menhan AS. Berikut jenjang karier dan profil Lloyd Austin.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Adukan Universitas Columbia Soal Represi Demo Pro-Palestina

1 hari lalu

Mahasiswa Adukan Universitas Columbia Soal Represi Demo Pro-Palestina

Mahasiswa Universitas Columbia mengajukan pengaduan terhadap universitas di New York itu atas tuduhan diskriminasi dalam protes pro-Palestina

Baca Selengkapnya

Konflik TikTok dengan AS Makin Panas: ByteDance Mau Jual?

1 hari lalu

Konflik TikTok dengan AS Makin Panas: ByteDance Mau Jual?

Bagaimana nasib TikTok di AS pasca-konflik panas dan pengesahan RUU pemblokiran aplikasi muncul di sana?

Baca Selengkapnya

Makin Meluas Kampus di Amerika Serikat Dukung Palestina, Ini Alasannya

1 hari lalu

Makin Meluas Kampus di Amerika Serikat Dukung Palestina, Ini Alasannya

Berbagi kampus di Amerika Serikat unjuk rasa mendukung Palestina dengan tuntutan yang seragam soal protes genosida di Gaza.

Baca Selengkapnya