TEMPO.CO, Beijing – Pejabat pemerintah Cina di Tibet mengatakan akan meningkatkan jumlah kunjungan turis asing dan menurunkan jumlah antrean turis yang akan mengunjungi wilayah itu.

Baca:

Ini merupakan respon atas tekanan dari AS agar Cina membuka akses lebih besar kepada pejabat AS dan jurnalis ke Tibet.

“Pemerintah Tibet akan mengurangi waktu yang dibutukan bagi turis asing untuk mendapatkan akses ke wilayah ini hingga setengahnya dan meningkatkan jumlah turis asing hingga 50 persen,” kata Qizhala, kepala pemerintahan regional, dalam laporan tahunan yang dipublikasikan oleh media resmi Tibet Daily pada Jumat, 11 Januari 2019.

Baca:

Selama ini, turis non-Cina harus mengajukan izin khusus agar bisa melakukan perjalanan ke daerah terpencil dan berbukit di Tibet. Izin diberikan kepada para turis dari perusahaan dan jarang diberikan kepada jurnalis ataupun diplomat.

Beijing telah mengontrol Tibet dengan tangan besi sejak Tentara Pembebasan Rakyat masuk ke kawasan ini pada 1950an, yang diklaim sebagai pembebasan damai.

“Kami harus meningkatkan manajemen kuil dan mekanisme layanan untuk mempertahankan ajaran Budha Tibet tanpa dimanipulasi oleh pasukan asing,” kata Qizhala.

Baca:

Baru-baru ini, Presiden AS, Donald Trump, menandatangani undang-undang baru Reciprocal Access to Tibet Act pada Desember 2018. UU ini meminta Cina membuka wilayah Tibet, yang selama ini dibatasi.

Beijing mengecam undang-udang itu sebagai bentuk gangguan terhadap urusan domestik Cina, yang bisa mengganggu secara serius hubungan Beijing dan Washington.

Video:

Saat ini, seperti dilansir CNBC, Cina dan AS mengalami ketegangan hubungan dagang, dan konflik wilayah Laut Cina Selatan. Kedua negara melakukan sejumlah manuver di LCS, yang sempat nyaris menimbulkan gesekan pasukan di lapangan.