TEMPO.CO, Jakarta - Pejabat Palestina dan Israel kompak mengutarakan kekecewaan atas pengakuan Australia terhadap status Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel.

Australia tengah menyiapkan untuk membuka kantor dagang dan pertahanan di Yerusalem setelah secara resmi mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, seperti diumumkan oleh PM Scott Morrison pada Sabtu kemarin, menurut laporan Russia Today, yang dikutip pada 17 Desember.

Baca: Australia Akui Yerusalem Barat Sebagai Ibu Kota Israel

Namun Australia baru akan memindahkan kedutaan besarnya hanya setelah kesepakatan solusi dua negara tercapai. Sampai kesepakatan tercapai, Australia akan menahan keputusan mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Namun kedua pihak Palestina dan Israel sama-sama kecewa dengan Australia.

Scott Morrison, Perdana Menteri Australia. Sumber: Reuters/asiaone.com

Menteri Luar Negeri Palestina menolak dan mengecam keputusan tersebut dan menuduh Morrison bias dan pilih kasih kepada Israel, demi keuntungan lobi Zionis di Australia.

"Pengakuan Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel harus disertai pengakuan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina," kata Menlu Riyad al Maliki.

Baca: Australia Pindah Kedutaan ke Yerusalem, Indonesia Bereaksi

Pernyataan sama diungkapkan oleh Komite Eksekutif PLO Hanan Ashrawi yang menuduh pemerintah Australia memanfaatkan hak rakyat Palestina untuk menyogok Zionis demi mendapat dukungan pemilu.

PM Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan keputusan Australia sebagai langkah awal yang tepat. Namun sejumlah politikus Israel berpendapat lain.

Baca: Ini Klarifikasi Dubes Australia Soal Pindah Kedutaan ke Yerusalem

"Seluruh Yerusalem adalah ibu kota abadi kami," kata anggota parlemen Israel (Knesset) dari partai Likud, Yuli Edelstein. Sementara pejabat pemerintahan yang enggan disebut identitasnya kecewa atas keputusan setengah-setengah Australia dan ia mengharapkan lebih.

Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, di Suntec Convention Centre, Singapura, Rabu, 14 November 2018. Foto: Biro Pers Setpres

Scott Morrison sebelumnya mengisyaratkan ingin mengakui seluruh Yerusalem sebagai ibu kota Israel, namun dikecam oleh politikus dalam negeri. Tokoh oposisi Bill Shorten menyatakan pengakuan atas Yerusalem sebagai kemunduran memalukan dari janji kampanye, dan menuduh Scott Morrison menempatkan kepentingan politik pribadi di atas kepentingan nasional Australia.

Sebelumnya mantan perdana menteri Australia, Malcolm Turnbull, menyatakan pemerintah Scott Morrison harus mempertimbangkan pemindahan kedutaan besar Australia di Israel ke Yerusalem karena beresiko bagi Australia.

Baca: Turnbull Sebut Relokasi Kedubes Australia ke Yerusalem Beresiko

Dilaporkan Brisbane Times, Turnbull memperingatkan keputusan ini bisa memancing reaksi yang sangat negatif bagi negara tetangga Australia dan beresiko bagi kepentingan nasional.

"Tidak diketahui apakah pemindahan (kedubes Australia) akan dilakukan, namun itu akan memancing reaksi yang sangat negatif di Indonesia," kata Turnbull di sela pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Bali saat membahas prospek relokasi kedubes Australia di Israel ke Yerusalem pada Oktober lalu.