TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gary Quinlan AO, Selasa, 16 Oktober 2018. Pemanggilan itu terkait pernyataan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, yang sedang mempertimbangkan memindahkan kantor kedutaan besar Australia di Tel Aviv, Israel ke Yerusalem, sebuah wilayah yang masih dipersengketakan antara Israel dan Palestina.
"Saya meyakinkan Menlu RI dengan mengutip apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Morrison bahwa Australia belum mengambil keputusan apapun terkait Yerusalem. Kami memantau situasi dan mencari opsi berbeda. Dia (Morrison) sangat jelas pada apa yang diucapkannya yakni posisi Australia sangat percaya pada solusi dua negara, dimana Israel dan Palestina hidup saling berdampingan dan posisi itu tidak berubah," kata Duta Besar Quinlan, usai dipanggil Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, Selasa, 16 Oktkober 2018.
Baca: Ikuti Jejak AS, Australia Akan Pindahkan Kedutaannya ke Yerusalem
Duta Besar Australia, Gary Quinlan AO, sedang menceritakan kondisi Muslim Australia, Senin, 21 Mei 2018. Sumber: TEMPO/Candrika Radita Putri
Baca: Australia Pindah Kedutaan ke Yerusalem, Indonesia Bereaksi
Menurut Quinlan, Canberra tidak mematok tenggat waktu dalam mengevaluasi opsi-opsi terkait Yerusalem. Namun Perdana Menteri Morrison berkomitmen pada solusi dua negara dan posisi ini sama sekali tidak berubah.
Sebelumnya The Australian, Selasa, 16 Oktober 2018, mewartakan Australia berencana memindahkan kantor kedutaan besarnya ke Yerusalem mengikuti sekutunya, Amerika Serikat. Perdana Menteri Morrison mengatakan diperlukan gagasan baru untuk mewujudkan penyelesaian dua negara antara Israel dan Palestina.
"Kami berkomitmen untuk solusi dua negara, namun terus terang, itu tidak berjalan baik selama ini, tidak ada kemajuan banyak dihasilkan, dan anda jangan terus melakukan hal sama dan berharap hasilnya berbeda," kata Perdana Menteri Australia, Morrison.
Australia saat ini telah memutuskan untuk mengkaji kembali kebijakan luar negerinya di kawasan Timur Tengah. Morrison memastikan, pemerintahannya terbuka untuk membahas kebijakan tentang Israel dan Palestina.
