TEMPO.CO, Jakarta - Pada 8 Desember kemarin, puluhan ribu Muslim Melayu turun ke jalan-jalan di Kuala Lumpur, Malaysia, untuk menentang adopsi konvensi PBB melawan diskriminasi ras di tengah kekhawatiran bahwa hak istimewa yang dinikmati oleh mayoritas Melayu dan status Islam sebagai agama resmi negara akan menjadi terancam.

Ketika Perdana Menteri Mahathir Mohamad berpidato di Majelis Umum PBB pada September 2018, dia berjanji bahwa Malaysia akan meratifikasi semua instrumen inti PBB yang tersisa terkait dengan perlindungan HAM, termasuk Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD). lapor Asia Times, 12 Desember 2018.

Baca: Malaysia Batalkan Pawai Hari HAM Dipicu Sengketa dengan Singapura

Meskipun Mahathir mengakui bahwa ratifikasi tidak akan mudah karena isu ras dan agama di Malaysia yang mayoritas Muslim adalah isu yang sensitif, bagaimanapun janji Mahathir ini disambut baik di dalam maupun di luar negeri sebagai indikasi komitmen pemerintah Pakatan Harapan yang baru terhadap hak asasi manusia, reformasi dan demokratisasi.

Partai-partai oposisi etno-nasionalis dan Islam konservatif, menilai ratifikasi akan mengancam posisi khusus Muslim Melayu, yang mencapai sekitar 60 persen dari populasi dan diberikan status khusus. sebagai bumiputera, atau natif yang mendiami negeri Malaysia, dalam Pasal 153 konstitusi negara.

PM Malaysia Mahathir Mohamad berpidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa di New York pada Jumat, 28 September 2018 waktu setempat. UN News

Setelah berminggu-minggu tekanan oleh kelompok-kelompok pro-Melayu, pemerintah Harapan pimpinan Mahathir berubah haluan, mengumumkan pada akhir November bahwa pemerintah tidak akan meratifikasi ICERD. Demonstrasi hari Sabtu awalnya dimaksudkan sebagai protes terhadap rencana ratifikasi kabinet Pakatan Harapan, tetapi tetap digelar meskipun pemerintah mengundurkan diri pada komitmen sebelumnya untuk menandatangani perjanjian.

Tujuh bulan setelah kekalahan elektoral dari koalisi Barisan Nasional (BN) yang berkuasa, sebuah acara yang digembar-gemborkan sebagai awal dari "Malaysia Baru", sebuah pemerintah multi-etnis baru di negara yang berbasis politik ras, ketika partai oposisi sayap kanan berupaya mengambil hati mayoritas Melayu.

Diselenggarakan oleh koalisi kelompok Muslim Melayu, unjuk rasa hari Sabtu dihadiri oleh para pemimpin dari partai yang berkuasa sebelumnya, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), dan Parti Islam Se-Malaysia (PAS), keduanya mendesak orang Melayu untuk bersatu untuk merebut kembali kekuasaan politik setelah kegagalan mereka memenangkan pemilihan umum pada Mei.

"Jika Islam terganggu, jika ras (Melayu) terganggu, jika hak kami terganggu, maka kami akan bangkit untuk membela hak kami," kata ketua umum UMNO Ahmad Zahid Hamidi kepada yang hadir. Mantan Perdana Menteri Najib Razak dan istrinya, Rosmah Mansor, juga berpartisipasi dalam rapat umum, di mana keduanya tengah menghadapi dakwaan atas korupsi.

Peserta pawai Anti-ICERD menggelar Salat Dzuhur berjamaah di Sogo, Kuala Lumpur, 8 Desember 2018.[Malay Mail]

Lautan pendukung UMNO dan PAS berpakaian putih berkumpul di alun-alun Merdeka di ibukota untuk Salat Ashar, memegang plakat menuntut perlindungan hak-hak mereka dengan teriakan "Allahuakbar" dan "Tolak ICERD". Menurut perkiraan polisi, media melaporkan 55.000 peserta menghadiri rapat umum.

Laporan media lokal lainnya menyatakan bahwa sebagian besar peserta pawai melakukan perjalanan dengan bus ke Kuala Lumpur dari markas pertahanan timur laut Kelantan dan Terengganu di PAS. Menjelang pertemuan massal, tetangga Singapura mengeluarkan travel advice ke Malaysia.

<!--more-->

Setelah kerusuhan Melayu-Malaysia yang mematikan pada tahun 1969, kebijakan tindakan afirmatif berbasis ras, yang dikenal sebagai Kebijakan Ekonomi Baru yang dimuat dalam Pasal 163 Konstitusi Negara, dengan memberikan orang-orang Melayu perumahan yang terjangkau, beasiswa universitas dan kontrak pemerintah dalam upaya untuk menghapuskan kemiskinan. Sekarang, banyak orang dalam komunitas Melayu tampaknya percaya bahwa ICERD akan membahayakan kebijakan-kebijakan mayoritas yang mendukung Melayu sejak puluhan tahun.

Dikutip dari Malay Mail, Pasal 153 Konstitusi Malaysia memuat hak-hak istimewa Bumiputera. Pasal 153 ayat 2 berbunyi, "Adalah tanggung jawab Yang Di-Pertuan Agong untuk menjamin posisi Melayu dan Bumiputera di seluruh negara Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah dari komunitas lain sesuai dengan ketentuan Pasal ini".

Kemudian Pasal 153 ayat 2 berbunyi: "Yang Di-Pertuan Agong haru akan menjalankan fungsinya di bawah Konstitusi ini dan hukum federal dengan cara yang mungkin diperlukan untuk menjaga posisi khusus orang-orang Melayu dan penduduk asli dari salah satu Negara Sabah dan Sarawak dan untuk memastikan hak untuk orang Melayu dan penduduk asli dari salah satu negara bagian Sabah dan Sarawak dengan proporsi demikian dan beliau menganggap posisi yang wajar dalam pelayanan publik, beasiswa dan pelatihan, serta izin dan lisensi".

Peserta pawai anti-ICERD di Kuala Lumpur, Malaysia, 8 Desember 2018.[Free Malaysia Today]

Dikutip dari ohchr.org, PBB pada 4 Januari 1969 menerbitkan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination atau ICERD berdasarkan resolusi yang diratifikasi pada 21 Desember 1965. Pada pokoknya konvensi ini menegaskan perlunya menghapus diskriminasi rasial dan doktrin superioritas berdasarkan diferensiasi rasial dan bahwa diskriminasi antara manusia atas dasar ras, warna kulit atau asal etnis merupakan penghalang bagi hubungan persahabatan dan damai di antara negara-negara dan mampu mengganggu perdamaian dan keamanan di antara orang-orang dan keharmonisan orang-orang yang hidup berdampingan bahkan dalam satu dan negara yang sama.

Dennis Ignatius, seorang diplomat kawakan Malaysia, seperti dikutip dari Asia Times menggambarkan ICERD sebagai sebuah konvensi aspirasional daripada perjanjian yang mengikat di mana para penandatangan diberikan kelonggaran luas untuk membuat pengecualian bagi diri mereka sendiri guna memenuhi hukum lokal mereka sendiri, seperti hak istimewa secara konstitusional yang dinikmati oleh orang Melayu.

"ICERD telah, tidak diragukan lagi, telah memberikan pukulan politik yang serius kepada pemerintah (Pakatan Harapan) dan juga mengizinkan UMNO-PAS untuk memoles kredibilitas mereka sebagai pembela utama dari semua hal berunsur Melayu," tulis Ignatius.

Baca: Mahathir Tegaskan Malaysia Menolak LGBT

Pawai 812 membuktikan oposisi Malaysia dapat memobilisasi puluhan ribu pendukung, sebuah unjuk kekuatan yang dapat menempatkan Pakatan Harapan pada tumitnya bahkan ketika PH memberikan konsesi seperti menarik kembali janji ratifikasi ICERD oleh PM Malaysia di tengah rencana untuk mempertahankan kebijakan afirmatif.

Bahkan Mahathir Mohammad menjauhkan diri dari acara yang digelar Komisi HAM Malaysia (Suhakam) untuk pro ICERD pada 9 Desember yang dihadiri oleh sekitar 500 orang. Mahathir dijadwalkan untuk hadir tetapi membatalkan konferensi pers sehari sebelumnya, dan ini menegaskan pemerintahnya memilih untuk mengambil sikap yang berbeda tentang ratifikasi. Sementara para aktivis hak asasi manusia tentu saja menyesalkan pemerintah Malaysia mengubah haluan pada diskriminasi rasial.