Cile Sahkan Aturan Ganti Nama dan Jenis Kelamin

Kamis, 29 November 2018 09:30 WIB

Presiden CIle, Sebastin Piera. Sumber: Wikipedia

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Cile, Sebastian Pinera, menandatangani sebuah undang-undang yang memungkinkan orang berusia di atas 14 tahun untuk mengubah nama atau jenis kelamin sendiri. Langkah yang dilakukan Pinera ini, menandai perubahan sejarah sebuah negara yang konservatif dan di dominiasi Katolik Roma.

"Saya sangat menyadari ada beragam opini yang muncul terkait masalah ini. Namun saya tegaskan, saya yakin kita telah mengambil sebuah langkah yang benar," kata Pinera, ketika merayakan lolosnya aturan itu menjadi undang-undang.

Baca: Universitas Negeri di Jepang Akan Terima Mahasiswi Transgender

Undang-undang perubahan jenis kelamin ditanda-tangani pada Rabu, 28 November 2018, sebagai sebuah pengakuan pribadi apakah seseorang itu melihat dirinya sebagai laki-laki atau perempuan terlepas dari pernyataan negara atas kondisi fisik orang tersebut atau nama yang melekat pada orang tersebut di catatan kependudukan.

Anak-anak berusia 14 tahun sampai 18 tahun harus mendapat persetujuan dari orang tua untuk pengubahan jenis kelamin ini. Tidak ada data statistik terkait jumlah transgender di Cile.

Advertising
Advertising

Baca: Pertama Kali, Freemason Inggris Kini Terima Anggota Transgender

Undang-undang perubahan identitas itu pertama kali diperkenalkan oleh mantan Presiden Michelle Bachelet. Untuk meloloskannya, Bachelet harus menghadapi lobi yang ketat dari kelompok konservatif dan agama hingga akhirnya disahkan oleh anggota parlemen pada September 2018 atau setelah perjuangan selama lima tahun.

Lolosnya undang-undang ini juga menandai sebuah kemajuan pesat di Cile, sebuah negara konservatif yang sampai 2018 didominasi oleh budaya Katolik.

Cile telah melegalkan perceraian pada 2004 sehingga membuatnya menjadi negara terakhir di dunia yang membolehkan perceraian. Cile juga telah mencabut undang-undang larangan aborsi pada 2017, tapi untuk kasus tertentu.

Berita terkait

UU Desa yang Baru, Apa Saja Poin-Poin Isinya?

1 hari lalu

UU Desa yang Baru, Apa Saja Poin-Poin Isinya?

Presiden Jokowi telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa atau UU Desa

Baca Selengkapnya

Kementerian Dalam Negeri Rusia Izinkan Foto di Pasport Pakai Jilbab

4 hari lalu

Kementerian Dalam Negeri Rusia Izinkan Foto di Pasport Pakai Jilbab

Rusia melonggarkan aturan permohonan WNA menjadi warga Rusia dengan membolehkan pemohon perempuan menggunakan jilbab atau kerudung di foto paspor

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

9 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

9 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

Pelaksanaan Undang-Undang Pelarangan Madrasah di Uttar Pradesh India Ditunda

28 hari lalu

Pelaksanaan Undang-Undang Pelarangan Madrasah di Uttar Pradesh India Ditunda

Mahkamah Agung India menunda perintah pengadilan tinggi yang akan melarang berdirinya madrasah di Uttar Pradesh.

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Uganda Pertahankan Undang-Undang Anti-LGBTQ

30 hari lalu

Mahkamah Konstitusi Uganda Pertahankan Undang-Undang Anti-LGBTQ

Mahkamah Konstitusi Uganda hanya merubah beberapa bagian dalam undang-undang anti-LGBTQ.

Baca Selengkapnya

Apa Alasan PKS Menolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU?

36 hari lalu

Apa Alasan PKS Menolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU?

PKS menganggap penyusunan dan pembahasan RUU DKJ tergesa-gesa dan belum melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.

Baca Selengkapnya

Parlemen Gambia Atur Hukuman untuk Pelaku Mutilasi Alat Kelamin Perempuan

46 hari lalu

Parlemen Gambia Atur Hukuman untuk Pelaku Mutilasi Alat Kelamin Perempuan

Anggota parlemen Gambia berencana melakukan sebuah pemungutan suara untuk sebuah proposal yang akan melarang mutilasi alat kelamin perempuan

Baca Selengkapnya

India Siap Berlakukan Undang-undang Kontroversi soal Kewarganegaraan

53 hari lalu

India Siap Berlakukan Undang-undang Kontroversi soal Kewarganegaraan

Pemerintahan Narendra Modi akan menerapkan undang-undang kewarganegaraan kontroversial yang mengecualikan umat muslim.

Baca Selengkapnya

Pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto Langgar Undang-undang

1 Maret 2024

Pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto Langgar Undang-undang

Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto dinilai melanggar undang-undang..

Baca Selengkapnya