TEMPO.CO, Jakarta - Korea Selatan menerima pembebasan sanksi dari Dewan Keamanan PBB untuk sebuah kerja sama pembangunan jalur kereta inter-Korea. Jalur kereta api ini akan menjadi sebuah langkah awal untuk mengkoneksikan jalan dan jalur kereta yang terputus selama perang Korea pada 1950-1953.

Sebelumnya pada April 2018 lalu, dua pemimpin di Korea Selatan dan Korea utara sepakat untuk mengadopsi langkah-langkah dalam menghubungkan kembali jalur kereta dan jalan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.

Baca: Mike Pompeo: Korea Utara Izinkan Pengawas Nuklir Asing Masuk

"Pembebasan sanksi ini telah berdampak sangat besar pada proyek ini, dukungan dari Amerika Serikat dan komunitas internasional," kata Juru bicara Kepresidenan Korea Selatan, Kim Eui-kyeom, seperti dikutip dari reuters.com, Sabtu, 24 November 2018.

Kim mengatakan pihaknya berharap pembangunan jalur kereta ini bisa segera dilakukan. Kerja sama ini juga akan membawa hubungan Korea Utara dan Korea Selatan ke tingkat yang baru.

Baca: Kim Jong Un Undang Paus Fransiskus ke Korea Utara

Korea Selatan telah meminta sebuah pembebasan sanksi bagi pengiriman bahan bakar dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk membangun jalur kereta. Permintaan ini dikabulkan oleh PBB. Pada Oktober lalu, kedua Korea setuju untuk melakukan riset bersama mengenai rencana pengembangan transportasi.

Pyongyang saat ini sedang dijatuhkan sanksi oleh PBB karena program senjata nuklir dan rudal balistik yang dijalankannya. Amerika Serikat telah mengatakan kepada sekutunya, Korea Selatan, agar tidak meningkatkan kerja samanya dengan Korea Utara kecuali Pyongyang mengambil langkah-langkah untuk menghentikan program senjata nuklirnya.