Bayi Diperkosa, Wan Azizah: Ini Kejahatan Keji, Hukum Berat

Minggu, 11 November 2018 20:10 WIB

Presiden Partai Keadilan Rakyat, Wan Azizah Wan Ismail. The Star

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismael menyerukan hukum berat diterapkan untuk kasus bayi diperkosa dan disodomi suami pengasuh bayi.

Wan Azizah mengatakan dirinya kaget dan tidak dapat memahami ada orang yang tega melakukan kejahatan keji kepada bayi berusia 9 bulan itu.

Baca: Bayi 9 Bulan Tewas Diperkosa dan Disodomi di Malaysia

"Ini kejahatan keji. Apakah kemanusiaan kita sudah tiada? Saya ingin menyaksikan hukuman berat dan keadilan dalam perkara ini," kata Wan Azizah seperti dikutip dari The Sunday Daily, Minggu, 11 November 2018.

Wan Azizah yang juga menjabat sebagai Menteri Pembangunan Perempuan. Keluarga dan Komunitas mengekspresikan rasa terkejutnya dengan beberapa kali mengatakan dirinya tidak dapat memahami mengapa seseorang tegas melakukan kejahatan keji itu kepada sang bayi.

Baca: Perkosa Anak Sendiri, Pria Ini Dibui 1.503 Tahun

"Saya tidak dapat memahami mengapa seseorang tegas melakukan itu kepada seorang bayi. Meskipun dia terbukti positif menggunakan shabu, ini kejahatan keji," ujarnya.

Advertising
Advertising

Pengasuh yang bertanggung jawab merawat bayi tersebut ternyata tidak resmi terdaftar. Wan Azizah meminta orang tua untuk menggunakan pusat pengasuhan bayi yang resmi terdaftar.

Baca: Bayi 8 Bulan di India Jadi Korban Perkosaan Sepupunya

Hasil pemeriksaan rumah sakit Serdang, Kuala Lumpur, bayi diperkosa dan disodomi. Korban juga mengalami kerusakan di bagian tengkorak kepala.

Bayi malang itu meninggal setelah 2 hari dirawat di rumah sakit. Pelakunya sudah ditahan dan akan dijerat pasal pembunuhan oleh polisi Malaysia.

Berita terkait

Peradilan Siallagan: Pemidanaan Adat Batak Sebelum Hukum Modern, Ada Kanibalisme

5 hari lalu

Peradilan Siallagan: Pemidanaan Adat Batak Sebelum Hukum Modern, Ada Kanibalisme

Dia menyebut kedatangan misionaris menjadi peralihan di mana hukum pidana modern menggantikan hukum pidana Batak.

Baca Selengkapnya

Mau Kuliah di Fakultas Hukum, Apa yang Sebaiknya Disiapkan?

10 hari lalu

Mau Kuliah di Fakultas Hukum, Apa yang Sebaiknya Disiapkan?

Berminat menjadi sarjana hukum, tentu saja harus kuliah di fakultas hukum. Berikut yang perlu disiapkan calon mahasiswa hukum.

Baca Selengkapnya

Parlemen Gambia Atur Hukuman untuk Pelaku Mutilasi Alat Kelamin Perempuan

47 hari lalu

Parlemen Gambia Atur Hukuman untuk Pelaku Mutilasi Alat Kelamin Perempuan

Anggota parlemen Gambia berencana melakukan sebuah pemungutan suara untuk sebuah proposal yang akan melarang mutilasi alat kelamin perempuan

Baca Selengkapnya

Gus Baha Bercanda Soal Penyelesaian Sengketa: Enggak Usah di MK, Cukup jadi Menteri

6 Maret 2024

Gus Baha Bercanda Soal Penyelesaian Sengketa: Enggak Usah di MK, Cukup jadi Menteri

Gus Baha mengatakan tidak semua sengketa atau perselisihan harus diatasi lewat jalur hukum

Baca Selengkapnya

Basarah Sebut Hak Angket dan Gugatan MK untuk Kepastian Hukum

1 Maret 2024

Basarah Sebut Hak Angket dan Gugatan MK untuk Kepastian Hukum

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, mengatakan, wacana hak angket yang tengah digulirkan anggota DPR, termasuk gugatan atas dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2024 yang tersuktur, sistematis dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian politik dan hukum.

Baca Selengkapnya

Pemogokan Dokter, Perawat Korea Selatan akan Dilibatkan dalam Prosedur Medis

27 Februari 2024

Pemogokan Dokter, Perawat Korea Selatan akan Dilibatkan dalam Prosedur Medis

Perawat Korea Selatan telah diberikan perlindungan hukum untuk melakukan beberapa prosedur medis yang biasanya dilakukan oleh dokter

Baca Selengkapnya

Bamsoet Dorong Pentingnya Aturan Perlindungan Hukum Investasi NFT

23 Februari 2024

Bamsoet Dorong Pentingnya Aturan Perlindungan Hukum Investasi NFT

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menekankan pentingnya Indonesia memiliki peraturan hukum yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Investasi Non-Fungible Token (NFT).

Baca Selengkapnya

Kementerian Kehakiman Amerika Serikat Utus Pejabat Spesialis Kecerdasan Buatan

23 Februari 2024

Kementerian Kehakiman Amerika Serikat Utus Pejabat Spesialis Kecerdasan Buatan

Mengantisipasi potensi dampak kecerdasan buatan terhadap penegakan hukum, Kementerian Kehakiman AS tunjuk pejabat pertama yang berfokus pada AI.

Baca Selengkapnya

Hindari Mengunggah 6 Hal Ini di Media Sosial atau Anda akan Tersangkut Masalah Hukum

15 Februari 2024

Hindari Mengunggah 6 Hal Ini di Media Sosial atau Anda akan Tersangkut Masalah Hukum

Agar aman bermain media sosial, penting untuk mengetahui jenis unggahan atau akun Anda bisa terjerat masalah hukum.

Baca Selengkapnya

Guru Besar Unpad: Naskah Seruan Padjadjaran Dibuat Karena Penguasa Gunakan Hukum yang Hilang Etika dan Moral

3 Februari 2024

Guru Besar Unpad: Naskah Seruan Padjadjaran Dibuat Karena Penguasa Gunakan Hukum yang Hilang Etika dan Moral

Seruan Padjadjaran lahir dari diskusi guru besar, dosen dan alumni Unpad. Dibuat karena hukum dinilai kehilangan nilai etika dan moral.

Baca Selengkapnya