TEMPO.CO, Jakarta - Coca Cola bekerjasama dengan produsen ganja asal Kanada, Aurora Cannabis Inc, untuk mengembangkan minuman yang dengan zat kimia non-psikoaktif, cannabidiol (CBD), yang ditemukan pada tanaman ganja. Peluncuran akan dilakukan setelah penerapan legalisasi hukum ganja untuk pribadi di Kanada pada 17 Oktober mendatang.

Baca: Pertama Kali, Perusahaan Ganja Asal Kanada Masuk Saham IPO

Coca Cola dan Aurora, mengatakan mereka tertarik memproduksi minuman yang mengandung zat CBD.

"Pihak perusahaan bersama orang-orang yang terlibat di dalam industri minuman, telah mengamati dengan seksama pertumbuhan CBD non-psikoaktif sebagai bahan dalam minuman kesehatan yang bermanfaat di seluruh dunia," ungkap Juru bicara Coca Cola, Kent Landers, dilansir dari Russia Today, 18 September 2018.

Kanda melegalkan ganja untuk pribadi. [Jae C Hong/The Associated Press]

Juru bicara Aurora, Heather Mac Gregor, menolak berkomentar tentang hasil pembicaraan dengan Coca Cola, tetapi menegaskan bahwa perusahaannya bermaksud untuk memasuki pasar minuman yang memakai unsur ganja.

Analis Wells Fargo Bonnie Herzog menyebut produk Coca Cola dengan CBD kemungkinan akan berbeda dengan produksi pembuatan alkohol.

Baca: Kanada akan Tetapkan Usia Minimal 18 Tahun untuk Konsumsi Ganja

"Alkohol memberikan efek memabukan dari zat tetrahidrocannabinol (THC), zat kimia psikoaktif utama dalam ganja,” ujarnya, seperti dikutip dari Reuters.

Cannabidol adalah salah satu dari ratusan molekul yang ditemukan dalam tanaman ganja dan mengandung kurang dari 0,1 persen THC yang tidak menyebabkan keracunan bagi pemakai.

Baca: Amerika Serikat Sahkan Penggunaan Obat Ganja untuk Epilepsi

Pemakaian CBD pada minuman telah beredar di beberapa pasar dengan berbagai merek, seperti Dirty Lemon, Sprig, dan Kickback.

Minuman ganja Coca Cola telah menambah peran ganja dalam perekonomian Kanada, yang telah melegalkan undang-undang legalisasi ganja untuk pribadi, menyusul beberapa negara bagian Amerika Serikat yang juga telah melegalkan ganja di bawah hukum federal.

REUTERS | RT | AQIB SOFWANDI