TEMPO.CO, Jakarta - Parlemen Uni Eropa akan menghukum pemerintah Hungaria karena diduga merusak nilai-nilai demokrasi dan aturan hukum yang diusung negara-negara anggota Uni Eropa.

Namun Hungaria menyebut tindakan itu curang dan berjanji untuk melawan keputusan parlemen.

Meskipun ada teguran resmi, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban tidak menunjukkan tanda-tanda kompromi. Sementara Orban berusaha mempertahankan partai Fidesz-nya yang berkuasa dalam Partai Rakyat Eropa yang konservatif, EPP, kelompok terbesar dan terkuat di majelis Uni Eropa, kemungkinan pemakzulannya akan mendorongnya lebih dekat dengan kelompok sayap kanan lainnya di Eropa, seperti partai nasionalis Jerman AfD atau Reli Nasional Prancis yang dipimpin oleh Marine le Pen.

Baca: HUT RI ke 73, KBRI Hungaria Dipadati hingga 600 Pengunjung

Seperti dilaporkan Associated Press, 13 September 2018, para anggota parlemen Uni Eropa memilih 448 berbanding 197 suara untuk mendukung laporan yang merekomendasikan peluncuran prosedur yang disebut Pasal 7, yang dapat menyebabkan penangguhan hak voting Hungaria di Uni Eropa. Sanksi ini membutuhkan dua pertiga mayoritas atau disetujui oleh 69,4 persen anggota parlemen.

Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban dan istrinya Aniko Levai memasukkan kertas suara kedalam kotak suara di TPS di Budapest, Hungaria, (6/4). REUTERS/Bernadett Szabo

Selama bertahun-tahun, Orban menangkis banyak kecaman internasional yang ditujukan kepadanya. Sejumlah kecaman mengatakan sistem pemilu Hungaria lebih condong kepada partai yang berkuasai, kebebasan media dan independensi peradilan semakin menipis, korupsi dan pengayaan dana bagi rekan Orban dengan menggunakan dana Uni Eropa, persekusi pencari suaka dan pengungsi dianiaya, dan ada upaya Orban untuk membatasi kegiatan organisasi nonpemerintah.

Baca: Kurang Peminat, Hungaria Hentikan Subsidi Kuliah Bidang Gender

Sementara Orban sesekali membuat amandemen kecil terhadap undang-undang dan kebijakan yang disengketakan untuk memenuhi tuntutan Uni Eropa. Hungaria dengan cepat mengadopsi konstitusi baru setelah delapan tahun pemerintahan Partai Sosialis yang sebelumnya memimpin Hungaria jatuh ke jurang kebangkrutan.

"Keputusan ini mengutuk Hongaria dan orang-orang Hungaria dibuat karena kami orang Hungaria telah menunjukkan bahwa migrasi bukanlah solusi yang diperlukan dan migrasi dapat dihentikan," Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto.

Sejumlah migran asal Afghanistan berkumpul sambil melakukan aksi mogok makan agar dibukannya pagar perbatasan Serbia-Hungaria di desa Horgos, Serbia, 25 Juli 2016. REUTERS/Marko Djurica

Sementara Polandia, negara komunis terbesar di Uni Eropa, seperti dilansir dari Reuters, mengatakan akan menentang sanksi apa pun yang dikenakan oleh Uni Eropa terhadap Hungaria.

"Setiap negara memiliki hak berdaulat untuk melakukan reformasi internal yang dianggapnya tepat," kata kementerian luar negeri Polandia.

Tentara Hungaria membangun pagar kawat di perbatasan dengan Kroasia, dekat desa Beremend, Hungaria, 22 September 2015. Militer Hungaria diizinkan menggunakan senjata untuk mengusir migran. AP/Petr David Josek

Baca: Lindungi Hak Cipta Online, Uni Eropa akan Lakukan ini...

"Tindakan yang ditujukan terhadap negara-negara anggota hanya berfungsi memperdalam perpecahan di Uni Eropa, meningkatkan rasa percaya diri warga saat ini terhadap lembaga-lembaga Eropa," lanjut pernyataan resmi Polandia.

Viktor Orban telah membuat aturan dan instruksi khusus untuk membendung arus imigran yang membanjiri Eropa. Berdasarkan perintah Orban, pagar pembatas dibangun pada 2015 di perbatasan selatan Hungaria dengan Serbia dan Kroasia untuk menutup arus migran, dan negara ini telah mengadopsi aturan suaka yang semakin ketat, yang ditentang Uni Eropa.