4 Sikap Amerika Serikat Terhadap Palestina di Masa Donald Trump
Reporter
Non Koresponden
Editor
Eka Yudha Saputra
Rabu, 12 September 2018 12:51 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menjabatnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ikut mengubah haluan hubungan AS dengan Palestina, di mana AS selalu maju untuk setiap perundingan konflik Palestina-Israel.
Baca: Tolak Berunding dengan Israel, Amerika Serikat Tutup Kantor PLO
Namun alih-alih sebagai penengah yang netral, Trump membuat sikap AS terhadap Palestina berat sebelah, sebut saja pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel, ketika Trump tidak menggunakan "hak pengabaian" yang telah dikesampingkan pendahulunya atas status Yerusalem, hingga keputusan memotong bantuan badan PBB yang mengurus pengungsi Palestina. Berikut ini sikap-sikap AS di bawah kepemimpinan Trump terhadap Palestina.
1. Menutup Kantor Perwakilan PLO
Pada Senin 10 September 2018, Kemendagri AS mengumumkan menutup kantor perwakilan Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestinian Liberation Organization (PLO) di Washington DC.
"Kami telah mengizinkan kantor PLO untuk melakukan operasi yang mendukung tujuan mencapai perdamaian abadi dan komprehensif antara Israel dan Palestina sejak berakhirnya kesepakatan sebelumnya pada November 2017," kata pernyataan resmi Kemendagri AS, seperti dilaporkan Aljazeera, 12 September 2018.
Baca: Palestina Kutuk Amerika Serikat, Menutup Kantor PLO di Washington
AS menyebut PLO telah mengecam rencana perdamaian AS yang belum mereka lihat dan menolak untuk terlibat dengan pemerintah AS sehubungan dengan upaya perdamaian dan sebaliknya.
John Bolton, penasihat keamanan nasional AS, seperti dilansir dari Reuters mengatakan kantor PLO di Washington ditutup karena kekhawatiran tentang upaya Palestina untuk mendorong penyelidikan Pengadilan Kejahatan Internasional terhadap Israel.
Bolton yakin penutupan kantor PLO di Washington tidak akan menutup pintu pada rencana perdamaian Arab-Israel yang telah lama ditunda.
Sebagai tanggapan penutupan ini, Otoritas Palestina (PA) mengatakan langkah itu akan memungkinkan Israel melanjutkan kebijakan mereka terhadap rakyat dan tanah Palestina.
"Ini adalah deklarasi perang melawan upaya perdamaian ke negara kita dan sekitarnya," juru bicara Palestina, Yousef al-Mahmoud.
Sekretaris Jenderal PLO Saeb Erekat mengatakan keputusan itu adalah penegasan lain dari kebijakan pemerintah Trump untuk secara kolektif menghukum rakyat Palestina, termasuk dengan memotong dukungan keuangan untuk layanan kemanusiaan termasuk kesehatan dan pendidikan.
