TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan partai-partai politik yang mengendalikan perusahaan-perusahaan media harus mengurangi kepemilikan atas media untuk memastikan kebebasan pers.

Mayoritas media utama Malaysia, baik cetak maupun televisi, dikendalikan oleh partai-partai politik oposisi, termasuk Organisasi Nasional Melayu Bersatu, partai mantan Perdana Menteri Najib Razak yang memegang kekuasaan hingga pemilihan pada Mei.

Baca: Singapura Pulangkan Dana Skandal 1MDB ke Malaysia Rp 165,1 Miliar

Langkah ini dapat menyebabkan perubahan besar dalam sudut pandang pemberitaan media Malaysia tentang isu-isu politik. Ketika Mahathir memimpin Malaysia antara tahun 1981 dan 2003 sebagai mantan kepala UMNO, media pro-pemerintah bekerja untuknya dengan mempromosikan kebijakan pemerintah dan mengutuk lawan.

Menjelang pemilihan umum Mei lalu, Mahathir Mohamad yang menjadi pemimpin koalisi oposisi Pakatan Harapan, menjadi sasaran serangan di media. Namun, ia bersumpah untuk mengembalikan kebebasan pers di Malaysia dan meninjau semua undang-undang dan peraturan yang mengatur industri media.

Surat Kabar Tertua Malaysia, New Straits Times [ABCM Audit Bureau of Circulations Malaysia]

Ketika ditanya oleh wartawan apakah pemerintah ingin mengurangi taruhan yang dipegang oleh partai politik di perusahaan media hingga 10 persen, Mahathir mengatakan bahwa masalah itu sedang dipertimbangkan.

"Ini adalah salah satu cara untuk mencegah media digunakan oleh kalangan tertentu untuk kepentingan pribadi," kata Mahathir, seperti dilaporkan Nikkei Asian Review, 11 September 2018.

Surat kabar harian Malaysia berbahasa Melayu, Utusan Malaysia, baru-baru ini dinyatakan bangkrut setelah gagal membayar pinjaman. Dikendalikan oleh UMNO pro-Melayu, koran itu sebelumnya mengandalkan bantuan pemerintah untuk kelangsungan hidupnya.

Baca: Mahathir Bakal Hentikan Bantuan Tunai di Malaysia, Kenapa?

Seorang eksekutif di stasiun televisi swasta TV3 mengatakan perusahaan telah ditinggalkan setelah Najib Razak lengser dari jabatannya, menunggu instruksi dari pemerintah tentang arah peliputan. Dimiliki oleh Media Prima yang didukung UMNO, TV3 sangat kritis terhadap Mahathir setelah politisi berusia 93 tahun itu bergabung dengan oposisi untuk menantang Najib.

Jika putusan batas-batas kepemilikan diterapkan, beberapa perusahaan media lainnya diperkirakan akan terpengaruh. Salah satunya adalah New Straits Times, harian berbahasa Inggris tertua di Malaysia. Didirikan selama era kolonial Inggris, pernah dianggap sebagai surat kabar berkualitas yang merupakan bacaan penting bagi para profesional. Saat New Straits Times dikendalikan oleh Media Prima, sirkulasi hariannya turun menjadi 36.000 pada akhir 2017 dari 100.000 pada lima tahun lalu. Media Prima juga memiliki beberapa stasiun TV dan radio.

Selain UMNO, Perhimpunan Tionghoa-Malaysia, partai yang pernah berkuasa dalam koalisi pimpinan Najib, memiliki The Star, yang saat ini menjadi harian berbahasa Inggris terbesar dengan sirkulasi 202.000 pada akhir 2017.

Tetapi outlet media independen tumbuh subur dengan perubahan pemerintahan.

"Sekarang kami memiliki begitu banyak iklan sehingga kami tidak memiliki ruang lagi," Steven Gan, pemimpin redaksi dan salah satu pendiri portal online Malaysiakini.

Surat Kabar Harian Malaysia, The Star [The Star]

Begitu masalah penindasan oleh pemerintah untuk menerbitkan laporan yang dianggap kritis sudah berakhir, Malaysiakini sekarang menikmati hubungan baik dengan pemerintah, termasuk undangan untuk meliput perjalanan Mahathir ke Cina baru-baru ini.

Didirikan pada 1999 sebagai portal berita online berbasis langganan, Gan mengatakan lebih dari 17 juta pengunjung mengikuti Malaysiakini ketika ia menghapus pembayaran pada hari pemilihan pada tanggal 9 Mei.

Setelah pemilihan, seorang pejabat tinggi dari Partai Komunis Tiongkok bahkan mengunjungi kantor selama perjalanan ke Malaysia untuk bertemu Mahathir. Gan mengatakan Guo Yezhou, wakil direktur departemen hubungan internasional partai, ingin tahu tentang operasi portal berita itu.

Proposal untuk mengekang pengaruh partai politik terhadap media muncul setelah pemerintah mencabut Undang-Undang Berita Anti-Palsu, undang-undang kontroversial yang disahkan oleh pemerintah Najib beberapa minggu sebelum pemilihan.

Baca: UU Anti-Berita Bohong Malaysia Akhirnya Dicabut

Meskipun langkah yang diusulkan untuk membatasi pengaruh politik, pakar industri media masih ingin pemerintah berbuat lebih banyak untuk kebebasan pers.

"Membatasi kepemilikan saham partai politik dari media mainstream hingga 10 persen tidak akan secara signifikan mengubah budaya media," kata Eric Loo, peniliti senior di Universitas Wollongong di Australia.

Loo menyerukan partai politik atau politisi untuk dikeluarkan sama sekali dari industri media demi menjaga independensi jurnalis yang melaporkan masalah-masalah publik. Berdasarkan pengalaman Malaysia sebelumnya, kemandirian seperti itu telah dikompromikan ketika media utama menyukai partai yang berkuasa dalam laporannya.