TEMPO.CO, Washington – Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, mengatakan dolar merupakan senjata yang digunakan pemerintah Amerika Serikat untuk menghukum negara tertentu.

Baca:

Cegah Spekulan Dolar, BI Perketat Pengawasan ke Bank

“Washington segera menghentikan layanan dolar terhadap bank manapun terkait negara yang mereka ingin hukum dan juga mereka yang memiliki kaitan dengan negara itu,” kata Lavrov dalam wawacara dengan sebuah televisi Rusia seperti dikutip Sputnik News, Rabu, 5 September 2018.

Lavrov mengatakan ini menyusul pernyataan dari Geert Bourgeouis, kepala negara pemerintahan Flemish di Eropa, yang menyalahkan Washington karena menggunakan dolar sebagai senjata untuk menghukum negara-negara yang berbisnis dengan Iran.

Baca:

Presiden Turki Ajak Warga Kurangi Ketergantungan pada Dolar AS

Rupiah Melemah, Sri Mulyani Ancam Pengusaha yang Tahan Dolar

Bourgeouis menegaskan Bank Investasi Eropa akan mendukung kegiatan investasi di Iran di tengah upaya Uni Eropa untuk mendorong posisi blok negara ini dalam menghadapi sanksi AS terhadap Iran.

Pernyataan kritis terhadap dolar juga dilontarkan Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov, yang mengatakan dolar adalah mata uang internasional. Namun, dolar telah menjadi alat pembayaran yang beresiko saat ini. Dia membuka kemungkinan negara-negara menggunakan mata uang nasional untuk berjual beli minyak di pasar global. Rusia merupakan salah satu eksportir minyak terbesar dunia.

Baca:

Erdogan Sebut Serangan Dolar Tidak Bisa Jatuhkan Ekonomi Turki

Kontroversi soal dolar mencuat pasca ketegangan pemerintah Turki dan AS. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menaikkan tarif impor baja dan aluminium dari Turki hingga 50 dan 20 persen pada Agustus 2018. Ini membuat Turki kehilangan pasar dan pemasukan dolar dari AS. Ini berdampak melemahnya nilai tukar mata uang lira terhadap dolar.

Presiden Amerika, Donald Trump, berkampanye di negara bagian Indiana sambil mengkritik FBI, Hillary Clinton, dan kementerian Kehakiman AS. Kamis, 30 Agustus 2018. AP

AS juga mengenakan sanksi baru terhadap Iran dengan melarang transaksi dolar pasca keluar dari perjanjian nuklir Iran, yang masih didukung lima negara besar seperti Inggris, Prancis, Jerman, Rusia dan Cina.

Baca:

Rupiah Melemah, Kurs Jual Tembus Rp 15 Ribu per Dolar AS

Ini membuat Iran, Turki, serta Rusia mengancam akan meninggalkan dolar dan berbisnis diantara mereka menggunakan mata uang nasional. Cina, yang juga sedang berperang dagang dengan AS, disebut-sebut mendapat keuntungan dengan naiknya pamor yuan sebagai pengganti dolar. Cina dan Rusia telah berdagang satu sama lain dengan menggunakan mata uang masing-masing sejak beberapa tahun terakhir.

Belakangan negara seperti Irak juga menyatakan akan meninggalkan dolar untuk ekspor impor minyak dan gas. Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, juga mendesak UE untuk membuat sistem perbankan yang independen dari AS. Dalam tulisan di Handesblatt, Maas mengatakan ini perlu dilakukan untuk melindungi perusahaan Eropa yang berbisnis dengan Iran, Turki dan Rusia dari sanksi pemerintah AS seperti pembekuan aset atau uang mereka.