TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Keamanan PBB mendukung pencabutan sanksi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Korea Utara sesuai permintaan Amerika Serikat dalam proposal yang diajukannya pada Juli lalu.

Beberapa pejabat PBB melaporkan, krisis kemanusiaan di Korea Utara telah mengakibatkan sekitar 10 juta orang, mendekati setengah dari jumlah populasi Korea Utara, menderita gizi buruk.

Baca: Kim Jong Un Mulai Kehabisan Uang, Kok Bisa?

Berdasarkan dokumen yang diperoleh AFP seperti dilaporkan Channel News Asia, Jumat, 3 Agustus 2018, Komite Sanksi PBB dalam beberapa minggu membahas proposal AS tersebut. Komite diperkirakan akan memberikan persetujuan finalnya pada hari Senin, 6 Agustus.

AS dalam proposalnya pada Juli lalu memberikan instruksi jelas kepada lembaga-lembaga bantuan dan pemerintahan untuk meminta pembebasan atas sanksi PBB untuk Korea Utara.

Komisi Sanksi PBB akan membuat panduan baru tentang tentang sanksi terhadap Korea Utara untuk kemudian dikirim kepada 193 negara anggota PBB untuk mendapat penjelasan yang jernih tentang pengiriman bantuan kemanusiaan ke Korea Utara.

Presiden Donald Trump berbicara dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, saat pertemuan bilateral di Capella, Pulau Sentosa, Singapura, 12 Juni 2018. AP

Baca: Kena Sanksi, Koki Jepang di Korea Utara Tak Dapat Ikan Impor

Sebelumnya Rusia dan Cina mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menghapus sanksi terhadap Korea Utara. Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley mengatakan PBB tidak boleh melakukan langkah apapun hingga Korea Utara mengambil tindakan untuk menghapus senjata nuklirnya dan program rudalnya.

"AS telah sudah sangat jelas bahwa kami akan melanjutkan untuk menekan sanksi yang berlaku hingga kami mencapai final, verifikasi penuh, denuklirisasi Korea Utara," ujar seorang pejabat AS.

Seorang pejabat Belanda sebagai di komite sanksi PBB menegaskan, PBB sedang melakukan proses penghapusan, tapi bukan menghapus sanksi.

Tahun lalu Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi ekonomi ke Korea Utara sebagai hukuman atas enam uji coba senjata nuklir dan peluncuran rudal balistik. Sanksi itu meliputi larangan mengekspor komiditas dan impor sejumlah produk vital untuk Korea Utara.

Baca: Rakyat Korea Utara Makan Daging Buatan untuk Bertahan Hidup

Deputi Duta Besar Korea Utara Kim in Ryong mengkomplain tentang larangan memasukkan peralatan medis seperti X-ray, obat anti malaria, dan kesehatan reproduksi. Ia mennuding bantuan kemanusiaan telah dipolitisasi. Sanksi PBB ini dianggap sebagai pelanggaran HAM.

PBB saat ini menghadapi kurangnya dana untuk membantu kegiatan kemanusiaan di Korea Utara. Dari sekitar US$ 111 juta dana bantuan untuk makanan, pengobatan, dan kebutuhan dasar lainnya untuk sekitar 6 juta warga Korea Utara, jumlah dana yang tersedia baru hanya US4 12 juta. Dan, hanya ada 4 negara yang memberikan donasi untuk bantuan kemanusiaan ke Korea Utara, yakni Swiss, Swedia, Kanada, dan Prancis.

CHANNEL NEWS ASIA | ARAB NEWS