Kasus Korupsi, Pengadilan Cina Vonis Dua Pejabat 16 Tahun Penjara
Reporter
Non Koresponden
Editor
Budi Riza
Jumat, 27 Juli 2018 11:29 WIB
TEMPO.CO, Hong Kong – Pengadilan di Cina menjatuhkan hukuman masing-masing 16 tahun untuk bekas asisten Komisaris Badan Regulasi Perbankan Cina, CBRC, Yang Jiacai, dan bekas Komisaris Sinopec Corp, Su Shulin, untuk kasus berbeda.
Baca:
“Sebelumnya, Yang Jiacai didakwa menerima uang suap sebanyak sekitar US$3,4 juta atau sekitar Rp50 miliar,” begitu dilansir Channel News Asia, Kamis, 26 Juli 2018.
Media SCMP melansir Yang Jiacai menjadi pejabat tertinggi di bidang pengawasan industri perbankan yang terjerat operasi antikorupsi yang digelar Presiden Xi Jinping.
Yang menjabat posisinya sejak Mei 2013. Dia bertugas mengawasi personalia dan institusi non-perbankan. Sebelumnya, dia bekerja di bank sentral Bank of China selama 15 tahun.
Jatuhnya Yang menyusul jatuhnya pejabat tinggi bidang asuransi yaitu Xian Junbo, yang juga ditangkap pada April 2018.
Sedangkan Su Shulin, yang pernah menjabat sebagai gubernur Fujian, sempat menjadi politisi bintang. Namun, sinarnya mulai meredup sejak KPK Cina menemukan adanya masalah di Sinopec pada November 2014.
KPK Cina, yang juga disebut Komisi Sentral untuk Inspeksi Disiplin, menemukan bukti Su membantu perusahaan salah seorang keluarganya untuk mendapatkan proyek depot minyak Sinopec di Zona Pengembangan Ekonomi Yangpu di Provinsi Hainan.
Baca:
Perusahaan keluarga itu lalu melakukan sub-kontrak pekerjaan itu kepada salah satu anak perusahaan Sinopec untuk mendapatkan laba tanpa bekerja. Sinopec juga didapati membayari istri Su untuk berpergian dan berbelanja ke luar negeri.
“Beijing meningkatkan perang melawan korupsi di sektor keuangan dengan ditangkapnya sejumlah pejabat senior dari badan pengawas sekuritas, asuransi, dan perbankan,” kata Hu Xindou, yang merupakan profesor ekonomi di Beijing Institute of Technology.
“Korupsi di sektor keuangan meninggalkan akibat buruk di perekonomian secara luas,” kata Hu.
Pemerintah Cina menggelar berbagai operasi antikorupsi untuk membersihkan pemerintahan dan sektor swasta dari para koruptor. Perang antikorupsi ini berlansung semakin intensif sejak Presiden Xi Jinping menjabat posisinya pada 2013.
Sejumlah pejabat pemerintahan Cina baik militer dan sipil terjerat dalam operasi yang juga disebut Sky Net ini. Pemerintah Cina juga mengejar sejumlah koruptor yang kabur ke luar negeri seperti Indonesia, Australia hingga Amerika Serikat.
