KPU Kamboja Ancam Kriminalkan Aksi Boikot Pemillu
Reporter
Non Koresponden
Editor
Budi Riza
Rabu, 18 Juli 2018 12:02 WIB
TEMPO.CO, Phnom Penh – Komisi Pemilihan Umum Kamboja, menyatakan seruan memboikot pelaksanaan pemilu, yang akan digelar pada 29 Juli 2018 sebagai tindakan kriminal.
Baca:
Komandan Pengawal Hun Sen Disanksi Amerika Serikat, Ada Apa?
Pemerintah Kamboja Awasi Media Menjelang Pemilu
Otoritas akan mengejar para pelaku dan mengenakan tuntutan hukum terhadap siapapun yang menolak pelaksanaan pemilu, yang dinilai kontroversial oleh kelompok advokasi dan oposisi karena didominasi partai pemerintah.
“Pemilu itu penting di negara demokrasi jadi kampanye menolak atau menghambat orang agar tidak memilih merupakan kejahatan,” kata Tep Nytha, yang merupakan sekretaris jenderal National Election Commission, kepada media seperti dilansir Channel News Asia, Selasa, 17 Juli 2018.
Pemilu ini diperkirakan bakal dengan mudah dimenangkan oleh Hun Sen dan Partai Rakyat Kamboja. Hun Sen telah berkuasa selama 33 tahun. Menjelang pelaksanaan pemilu, dia dan Mahkamah Agung telah bersepakat membubarkan partai oposisi seperti Partai Penyelamat Nasional Kamboja, CNRP, dengan tudingan makar.
Baca:
Pemilu Tidak Adil, Warga Kamboja Desak Jepang Hentikan Bantuan
Sebut Hun Sen Diktator, Warga Kamboja Protes di Jepang
Menjelang pemilu, yang akan digelar akhir Juli 2018 ini, sejumlah tokoh oposisi semakin gencar menyuarakan penolakannya. Mereka meminta masyarakat untuk tidak mencoblos.
“Para pendukung boikot pemilu telah menggunggah foto di sosial media sambil mengacungkan jari yang bersih dari tinta pemilu sebagai simbol protes,” begitu dilansir CNA.
Putri Kem Sokha, yang merupakan salah satu pemimpin CNRP yang dipenjarakan pemerintah Hun Sen, mendukung gerakan golput ini. “Tidak ada CNRP, tidak ada pemilu sebenarnya! Jangan memilih, tidak ada jari yang ditandai tinta,” kata dia.
Secara terpisah, aktivisi Partai Rakyat Kamboja diduga mengancam penduduk desa yang tidak memilih partai pada pemilu nanti dengan menghentikan layanan publik. Seperti dilansir Radio Free Asia, para aktivis ini mengancam penduduk desa di Provinsi Mondulkiri.
Ini dilakukan oleh aktivisi dari Uni Federasi Pemuda, yang bernaung dibawah Partai Rakyat Kamboja. “Mereka memaksa kami memilih PRK,” kata seorang penduduk desa Pulu di provinsi itu, kepada media lokal RFA Khmer Service.
