Pemilu Tidak Adil, Warga Kamboja Desak Jepang Hentikan Bantuan

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekitar seribu warga Kamboja menggelar unjuk rasa di Tokyo pada Ahad, 17 Juni 2018, menuntut penghentian bantuan dana dari pemerintah Jepang kepada Kamboja untuk pelaksanaan pemilu pada 29 Juli 2018, yang dituding sarat kecurangan. Phnompenhpost

    Sekitar seribu warga Kamboja menggelar unjuk rasa di Tokyo pada Ahad, 17 Juni 2018, menuntut penghentian bantuan dana dari pemerintah Jepang kepada Kamboja untuk pelaksanaan pemilu pada 29 Juli 2018, yang dituding sarat kecurangan. Phnompenhpost

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekelompok warga Kamboja yang tinggal di Jepang mendesak pemerintah Jepang untuk mengakhiri dukungannya untuk pemilihan umum yang akan diselenggarakan pemerintah Kamboja.

    Tuntutan ini dilakukan karena kelompok itu menilai pemilihan 29 Juli tidak akan berlangsung secara adil. Salah satunya karena pembubaran partai oposisi terbesar oleh pengadilan tinggi Kamboja dan anggota partai senior dilarang dari kegiatan politik.

    Baca: Pemerintah Kamboja Awasi Media Menjelang Pemilu

    Pemimpin kelompok demonstran, Vanna Hay, mengunjungi Kementerian Luar Negeri di Tokyo pada Jumat 22 Juni, untuk menyerahkan petisi dengan 1.200 tanda tangan. Vanna mengatakan pemilihan yang adil sangat penting untuk menjaga demokrasi. Dia juga mengatakan ketegangan politik akan mereda jika partai oposisi utama dapat mengambil bagian dalam pemilu, seperti dilaporkan NHK, 23 Juni 2018.

    Pengunjuk rasa meminta Jepang agar mendesak pemerintah Kamboja untuk mengizinkan partai oposisi, Partai Penyelamatan Nasional, untuk bisa ikut dalam pemilu. Jika pemerintah Kamboja menolak tuntutan, maka massa mendesak pemerintah Jepang menghentikan bantuan pemilu kepada pemerintah Kamboja. Amerika Serikat dan Uni Eropa sendiri telah menarik dukungan mereka.

    Pemerintah Jepang mengatakan akan terus menekan pemerintah Kamboja untuk menyelenggarakan pemilu yang adil. Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan akan terus mendesak pemerintah Kamboja untuk memastikan bahwa pemilu mencerminkan kehendak rakyat.

    Baca: Komandan Pengawal Hun Sen Disanksi Amerika Serikat, Ada Apa?

    Wakil Presiden Partai Rakyat Kamboja (CPP) dan Perdana Menteri Hun Sen dan istrinya Bun Rany menghadiri upacara di markas partai untuk merayakan ulang tahun ke-33 tergulingnya rezim Khmer Merah Pol Pot di Phnom Penh, (7/1). REUTERS/Samrang Pring

    Jepang berupaya untuk membatasi pengaruh Cina di Kamboja. Pada tahun lalu, anggota Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP), satu-satunya partai oposisi utama, telah dilarang dari arena politik dan mengikuti pemilu Kamboja. Menjelang pemilu nasional 29 Juli, CNRP dibubarkan secara paksa. Bertepatan dengan pembungkaman politik ini, telah terjadi pergeseran diplomatik, salah satunya menggeser pengaruh negara barat dengan dukungan Cina di Kamboja, seperti dilansir South China Morning Post.

    Sementara Jepang, sebagai penyumbang penting Kamboja hanya diam, bahkan saat pemerintahan Hun Sen membungkam aktivis hak asasi manusia dan anggota CNRP.

    Pada Mei, oposisi menulis surat terbuka kepada Menteri Luar Negeri Jepang, bahwa Jepang sebelumnya menyatakan bahwa pemilu 29 Juli harus mencerminkan kehendak rakyat.

    "Kami sangat mendesak Pemerintah Jepang untuk memperkuat posisi ini," bunyi surat yang mengklaim bahwa tanpa CNRP, setengah dari negara Kamboja akan dirampas dari partai pilihan mereka. Surat itu mendesak Jepang untuk menghentikan dana sumbangan kepada Kamboja.

    Baca: Sebut Hun Sen Diktator, Warga Kamboja Protes di Jepang


    Sementara Cina telah memperbesar pengaruhnya di Kamboja dengan memberikan US$ 100 juta atau Rp 1,4 triliun dalam bentuk bantuan militer ke Kamboja. Kementerian Pertahanan Kamboja mengatakan pada hari Selasa 19 Juni, mengutip dari Channel News Asia, bahwa bantuan ini adalah hubungan yang kuat antara Beijing dan pemerintah yang dituduh para kritikus menghancurkan demokrasi menjelang pemilu 29 Juli.

    Partai berkuasa Perdana Menteri Hun Sen diperkirakan akan dengan mudah memenangkan pemilu pada 29 Juli karena Mahkamah Agung membubarkan oposisi utama Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) pada November lalu atas permintaan pemerintah. Bantuan militer ditawarkan oleh menteri pertahanan Cina, Wei Fenghe, selama kunjungan pada 16 Juni lalu.

    Baca: Jelang Pemilu Kamboja, Hun Sen Janjikan Uang Jika Rakyat Coblos

    Juru bicara Departemen Pertahanan Kamboja, Chhum Sucheat, mengatakan Wei menjanjikan $US 100 juta atau Rp 1,4 trilun untuk digunakan untuk apa pun oleh Kamboja, dan bahwa tentara Cina dan Kamboja akan melakukan latihan gabungan, yang dinamakan "Dragon Gold" tahun depan.

    "Dia tidak menyebutkan apa yang bisa kami beli, hanya untuk digunakan untuk keperluan yang diperlukan," kata juru bicara Departemen Pertahanan.

    Cina telah menjadi penyumbang bantuan terbesar di Kamboja, di samping Jepang, dan dukungannya kepada rezim Hun Sen, yang telah memerintah Kamboja selama 33 tahun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.