TEMPO.CO, Jakarta - Tim pengacara yang mewakili produsen senjata api Rusia Kalashnikov, telah menyiapkan amandemen terhadap undang-undang nasional yang meliberalisasi pembelian dan kepemilikan senjata api dan memperkenalkan peraturan yang mengatur persenjataan.

Surat kabar Kommersant, seperti dilaporkan Russia Today, 7 Juli 2018, memberitakan bahwa tim pengacara Kalashnikov telah berhasil memperoleh dan mempelajari rancangan Undang-undang tentang Senjata yang disusun ulang oleh tim hukum Kalashnikov. Perubahan ini mencakup peningkatan jumlah senjata maksimum satu jenis (shotgun dan senapan) yang diizinkan dimiliki oleh satu orang dibanding sebelumnya lima hingga berbanding sepuluh yang diterapkan saat ini.

Baca: Piala Dunia 2018, Pasangan Rusia Ini Pilih Bercerai

Revisi ini juga mengusulkan legalisasi magazine berkapasitas tinggi (lebih dari 10 butir peluru) untuk pelatihan dan kompetisi olahraga dan mempersingkat waktu pengurusan kepemilikan untuk membeli senjata api. Saat ini setiap warga Rusia yang ingin mendapatkan senapan harus terlebih dahulu memiliki senjata api selama lima tahun tanpa catatan kriminal.

RUU itu juga berisi rencana untuk membuat dasar legislatif untuk reparasi senjata api, di mana saat ini pemilik senjata Rusia hanya dapat memiliki senjata api yang diperbaiki oleh pabrik. Jika RUU itu disahkan menjadi perbaikan dengan pihak ketiga berlisensi bisa dilakukan.

RUU telah didistribusikan di antara anggota parlemen Majelis Rendah dari partai mayoritas parlemen, Serikat Rusia, untuk ditinjau dan dapat disusun di Duma sebelum 7 Juli.

Baca: Amerika dan Cina Perang Dagang, Rusia Ikut Naikkan Tarif Impor

CEO Kalashnikov, Aleksey Krivoruchko.[REUTERS]

Kalashnikov menempati sekitar 80 persen pasar domestik, menurut laporan tahunan perusahaan untuk 2017. Pangsa pasar persenjataan militernya adalah 80 persen. Sementara angka untuk pasar sipil secara signifikan lebih sedikit. Kalashnikov memproduksi sekitar 2 persen shotgun dan 34 persen senapan serbu yang dijual kepada warga sipil.

Namun RUU yang diajukan Kalashnikov bertentangan dengan posisi Garda Nasional Rusia, lembaga federal yang bertanggung jawab atas pengawasan senjata api. Sekitar 8 bulan yang lalu, ketua Garda Nasional Rusia, Jenderal Viktor Zolotov, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa masyarakat belum siap untuk kepemilikan senjata api massal dan berjanji untuk memperketat pengawasan senjata yang dipegang oleh warga sipil.

Secara khusus, ia menyebutkan sebuah RUU yang melarang kepemilikan senjata api untuk siapa pun yang dihukum karena kejahatan, terutama kejahatan serius (kejahatan yang mendapat hukuman 5 sampai 10 dan lebih dari 10 tahun penjara masing-masing), dan bagi mereka yang dihukum melakukan kejahatan apa pun di bawah pengaruh alkohol.

Presiden Rusia Vladimir Putin membidik dengan senapan serbu selama kunjungannya ke fasilitas penelitian perusahaan kereta api nasional "Kereta Api Rusia" di Moskow 26 April 2012.[REUTERS / Alexsey Druginyn / RIA Novosti /Kolam]

Zolotov juga mengatakan bahwa pada paruh pertama 2017 Garda Nasional menemukan lebih dari 124.000 pelanggaran undang-undang senjata api dan membatalkan hampir 40.000 lisensi senjata, 30.000 di antaranya milik warga dan 10.000 untuk perusahaan. Dia menambahkan Garda Nasional menyita sekitar 120.000 senjata dari total 6,5 juta unit yang secara resmi terdaftar di negara itu pada awal periode ini.

Menurut sebuah laporan oleh Kementerian Dalam Negeri Rusia dari Kepolisian, seperti dilansir dari situs The Law Library of Congress, pada akhir 2012 ada lebih dari 6,3 juta senjata nonmiliter terdaftar di Federasi Rusia, dengan populasi 142,5 juta. Jumlah ini termasuk 700.000 senjata api dengan proyektil tajam dan 4,2 juta senjata api dengan proyektil tumpul. Menurut laporan yang sama, sekitar dua belas juta senjata dipegang secara ilegal dan tidak terdaftar. Pada 2012, sebanyak 7.500 kejahatan dilakukan dengan menggunakan senjata api, yang berarti 5 persen dari semua kejahatan yang terdaftar di Rusia.

Baca: Pidato Trump Soal Senjata Api Picu Amarah di Prancis dan Inggris

Sebagian besar senjata yang digunakan dalam kejahatan yang dilakukan di Rusia ternyata tidak terdaftar atau diakuisisi oleh orang yang menggunakannya untuk tujuan kriminal. Sementara Rusia mempertahankan undang-undang pengawasan senjata yang relatif ketat dan prosedur ketat yang mengatur pembelian dan penyimpanan senjata api oleh perorangan. Namun peredaran senjata api di pasar gelap sangat tinggi senjata dan sebagian besar senjata api yang digunakan oleh penjahat adalah senjata militer atau polisi yang dicuri, senjata yang dijual oleh personel penegak hukum yang menyita senjata ilegal dari penjahat dan tidak mendaftarkan penyitaan, atau senjata api rakitan.