TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang diundang menjadi memantau pemilu Kamboja yang akan diselenggarakan pada 29 Juli 2018. Kementerian Luar Negeri RI akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum untuk memenuhi undangan Kamboja ini.

"Iya, ada rencana (memberangkatkan rombongan pemantau Pemilu Kamboja). Saya sedang koordinasi dengan teman-teman KPU," kata Denny Abdi, Direktur Asia Tenggara, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri kepada Tempo, Sabtu, 9 Juni 2018.

Denny menjelaskan, pertemuan Kemenlu dengan KPU terkait undangan Kamboja ini kemungkinan akan dilakukan setelah lebaran. Dalam pertemuan itu, juga akan dibahas berapa jumlah pemantau yang akan dikirim dari Indonesia dan dari kalangan mana saja.

"Saya akan mendiskusikannya dulu dengan KPU," kata Denny.

Baca: Pemerintah Kamboja Awasi Media Menjelang Pemilu

PM Kamboja, Hun Sen bereaksi atas pertanyaan jurnalis saat dia berjaalan dengan PM Australia Malcolm Turnbull di sela-sela KTT Asean--Australia, 16 Maret 2018. Reuters

Baca: Hun Sen Sebut Oposisi Kamboja Gila--Bodoh karena Gugat Facebook

Sebelumnya situs rfa.org pada Jumat, 8 Juni 2018 mewarkan, ada lebih dari 100 lembaga swadaya masyarakat menyampaikan kekhawatirannya atas keputusan Kamboja untuk memantau dan mengendalikan pemberitaan online terkait pemilu Juli 2018 mendatang.

Pada 28 Mei 2018, Kementerian informasi dan telekomunikasi Kamboja, mendeklarasikan bahwa Kamboja membentuk sebuah kelompok kerja yang akan menginvestigasi media-media dan individu yang kedapatan menyebarkan berita bohong lewat online.

Keputusan itu tak pelak telah membuat Pemilu Kamboja 2018 semakin penuh dengan kontroversi, setelah Kamboja membubarkan partai oposisi terbesar Penyelamat Nasional Kamboja atau CNRP. Partai Rakyat Kamboja atau CPP sebelumnya menggertak Australia agar tidak ikut campur pemilu Kamboja. Australia adalah salah satu negara donor terbesar Kamboja.