TEMPO.CO, Singapura – Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Jim Mattis, mengatakan pemerintah Korea Utara bakal mendapatkan pelonggaran sanksi ekonomi setelah mengambil langkah nyata untuk mengakhiri program senjata nuklir.

Pernyataan Mattis ini menanggapi kekhawatiran AS terkesan terburu-buru mengupayakan terobosan dengan menggelar pertemuan puncak antara Presiden AS, Donald Trump, dan pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un.

Baca: AS- Korea Utara Bahas Pengiriman Senjata Nuklir ke Luar Negeri

“Kita bisa antisipasi ini bakal menjadi perjalanan yang tak mulus (bumpy road) menuju negosiasi,” kata Mattis pada awal pertemuan dia dengan mitranya dari Korea Selatan dan Jepang di sela-sela acara Dialog Shangri-la di Singapura, Ahad, 3 Juni 2018 seperti dilansir Reuters.

Mattis melanjutkan AS bertekad mengimplementasikan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Korea Utara. “Korea Utara baru akan mendapatkan kelonggaran sanksi jika telah menunjukkan langkah-langkah denuklirisasi yang terverifikasi dan tidak bisa dibatalkan,” kata Mattis.

Baca: Jelang Kedatangan Trump, Menlu Amerika Serikat di Korea Utara

Seperti diberitakan Korea Herald dan Yonhap, AS dan Korea Utara sedang bersiap menggelar pertemuan puncak pada 12 Juni 2018 di Singapura. Ini pertemuan puncak pertama antara Trump dan Kim Jong Un untuk membahas denuklirisasi Semenanjung Korea.

Pada Jumat, 1 Juni 2018, Trump telah menyatakan pertemuan kedua negara bakal digelar pada waktu dan lokasi yang sama. Dia menegaskan ini setelah menerima bekas kepala intelijen Korea Utara, Kim Yong Chol di Gedung Putih. Kim datang menyampaikan surat pribadi Kim Jong Un kepada Trump. “Dia berkomitmen untuk melakukan denuklirisasi,” kata Trump mengenai Kim Jong Un setelah berbicara dengan Kim Yong Chol.

Trump sempat membatalkan rencana pertemuan puncak dengan Kim Jong Un secara mendadak pada sembilan hari lalu. Dia beralasan Korea Utara menunjukkan sikap bermusuhan yang terbuka sehingga tidak tepat untuk mengadakan pertemuan dalam waktu dekat.