TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerintahkan pencabutan penuh larangan pengiriman tenaga kerja Filipina ke Kuwait setelah kedua negara menyepakati langkah-langkah untuk mengatur kekerasan terhadap pekerja Filipina di Kuwait.

Sebelumnya Filipina menangguhkan pengiriman pekerja ke negara Teluk pada Januari setelah Duterte mengatakan bahwa kekerasan terhadap pembantu rumah tangga Filipina oleh majikan Kuwait tidak bisa diterima.

Juru bicara Duterte, Harry Roque, mengatakan presiden akan memberikan instruksi kepada sekretaris tenaga kerja setelah berdiskusi dengan utusan khususnya di Kuwait, Abdullah Mama-o, yang merekomendasikan langkah normalisasi, seperti dikutip Reuters, 17 Mei 2018.

Baca: Filipina dan Kuwait Teken Perjanjian Perlindungan Tenaga Kerja

Bulan lalu, Kuwait memerintahkan duta besar Filipina untuk meninggalkan negara Teluk itu dalam waktu satu minggu setelah staf kedutaan yang melakukan evakuasi pekerja Filipina dianggap melanggar hukum oleh pemerintah Kuwait.

Warga Filipina berunjuk rasa meminta keadilan bagi tenaga kerja wanita Joanna Demafelis, yang tewas dibunuh majikannya di Kuwait. Reuters

Filipina telah meminta maaf atas tindakannya dan kedua pihak bekerja memperbaiki hubungan mereka. Dua negara menandatangani perjanjian ketenagakerjaan pekan lalu, yang mendorong pencabutan larangan pengiriman tenaga kerja.

Kuwait juga membebaskan empat warga negara Filipina yang ikut dalam operasi penyelamatan setelah delegasi Filipina pergi ke Kuwait untuk memperbaiki hubungan diplomatik.

Kementerian luar negeri Filipina mengatakan pekerja terampil telah diizinkan untuk kembali ke Kuwait pada Selasa.

Pembantu rumah tangga mencapai 65 persen lebih dari total 260.000 orang Filipina di Kuwait, menurut kementerian luar negeri Filipina.

Pekerja asing di banyak negara Teluk bekerja di bawah sistem sponsor yang memberi majikan hak untuk menyimpan paspor mereka dan melakukan kendali penuh atas masa tinggal mereka.

Human Rights Watch dan Amnesty International telah mengkritik negara-negara Teluk yang tidak mengatur dengan benar kondisi kerja bagi pekerja rumah tangga dan pekerja dengan gaji rendah.