Kemenlu Efektifkan Penanganan Kasus TKI lewat Pelatihan

Reporter

Tempo.co

Senin, 7 Mei 2018 09:30 WIB

Pelatihan bimbingan teknis penanganan permasalahan WNI di Luar Negeri, Bandung, Jawa Barat, Minggu, 6 Mei 2018. Sumber: TEMPO/Suci Sekar

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri pada Minggu, 6 Mei 2018, menyelenggarakan pelatihan 'bimbingan teknis penanganan permasalahan WNI di luar negeri' kepada para aparatur negara di Bandung, Jawa Barat. Pelatihan ini terkait undang-undang No.18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, supaya terjadi efektifitas dalam penanganan kasus-kasus TKI.

Baca: Kemenlu Ungkap Kasus Perdagangan Manusia di Perikanan Afrika

Judha Nugraha, Kepala sub direktorat kelembagaan dan diplomasi perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri, sedang memberikan pemaparan dalam acara pelatihan bimbingan teknis penanganan permasalahan WNI di luar negeri, Bandung, Jawa Barat, Minggu 6 Mei 2018. Sumber: TEMPO/Suci Sekar

Menurut Fachri Sulaiman, Pejabat Fungsional Ahli Madya, ini adalah pelatihan kedua kalinya setelah pelatihan pertama pada 2017 diselenggarakan diwilayah Lombok, Semarang, Medan, Manado dan wilayah Indonesia timur.

Dalam pelatihan yang digelar hingga 10 Mei 2018, sebanyak 60 peserta akan dilatih terkait langkah-langkah mengatasi permasalahan TKI. Dengan begitu, para aparatur negara yang berada di garda depan ini sudah tahu apa yang harus dilakukan saat muncul kasus TKI yang menghadapi permasalahan hingga biaya yang diperlukan.

Advertising
Advertising

"Ini bukan jualan dan bukan seminar, ini pelatihan kepada para aparatur negara yang kami berikan berdasarkan permintaan dan hasil survei PWNI atas kondisi suatu daerah sehingga diharapkan penanganan kasus menjadi berkurang," kata Fachri kepada Tempo, Minggu, 6 Mei 2018.

Baca: Kemenlu: Masalah TKI Ada di Hulu, Bukan di Hilir

Agar pelatihan bisa optimal, maka model pengajaran dibuat interaktif. Para peserta dibuat dalam kelompok untuk bersama-sama memecahkan contoh kasus. Ada pula quiz agar suasana lebih cair dan tidak mengantuk.

"Kami ingin setiap pemerintah daerah mengetahui setiap ada warganya yang keluar negeri untuk menjadi pekerja migran supaya gampang saat pengecekan data. Dalam pelatihan ini, kami ingin berbagi bagaimana mengefektifkan cara penyelesaian kasus-kasus TKI," kata Fachri.

Sepanjang 2017, total sudah 288 aparatur negara yang mendapat pelatihan 'bimbingan teknis penanganan permasalahan WNI di luar negeri'. Pada 2018 ini, setelah Jawa Barat, Kementerian Luar Negeri akan bergerak ke Kalimantan Barat untuk memberikan pelatihan serupa demi menekan angka penanganan kasus TKI di daerah.

Berita terkait

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

12 hari lalu

Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya

Sebelumnya, pemerintah membatasi barang TKI atau pekerja migran Indonesia, tetapi aturan ini sudah dicabut. Begini isi aturannya.

Baca Selengkapnya

Alasan Kemenlu Imbau WNI Tunda Rencana Perjalanan ke Iran dan Israel

16 hari lalu

Alasan Kemenlu Imbau WNI Tunda Rencana Perjalanan ke Iran dan Israel

Kemenlu mengimbau WNI yang berencana untuk bepergian ke Iran dan Israel untuk menunda rencana perjalanan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Kementerian Luar Negeri RI Imbau WNI untuk Tunda Perjalanan ke Iran atau Israel

16 hari lalu

Kementerian Luar Negeri RI Imbau WNI untuk Tunda Perjalanan ke Iran atau Israel

Kementerian Luar Negeri RI mengimbau warga negara Indonesia (WNI) untuk menunda perjalanan ke Iran maupun Israel jika tidak mendesak.

Baca Selengkapnya

Terungkap Modus Dugaan Jual Beli Surat Suara di Malaysia, Ini Respons Bawaslu-KPU

27 Februari 2024

Terungkap Modus Dugaan Jual Beli Surat Suara di Malaysia, Ini Respons Bawaslu-KPU

Migrant Care mengungkap modus dugaan jual beli surat suara di Malaysia. Harga per satu surat suara dihargai sekitar Rp 90 ribu-120 ribu.

Baca Selengkapnya

KPU, Bawaslu, Kemenlu Bahas Kasus Dugaan Jual Beli Surat Suara di Malaysia

26 Februari 2024

KPU, Bawaslu, Kemenlu Bahas Kasus Dugaan Jual Beli Surat Suara di Malaysia

Dalam rapat itu, KPU juga membahas rencana pemungutan suara ulang atau PSU di Kuala Lumpur.

Baca Selengkapnya

Departemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen

19 Februari 2024

Departemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen

Kementerian Luar Negeri mengatakan KBRI belum menerima notifikasi kekonsuleran tentang penangkapan 130 WNI di Selangor, Malaysia.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI

2 Februari 2024

KPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan anggota DPR Ribka Tjiptaning diperiksa sebagai saksi.

Baca Selengkapnya

Migrant Care: Ada WNI Pulang Kampung Masih Terdaftar DPT Johor Bahru

2 Februari 2024

Migrant Care: Ada WNI Pulang Kampung Masih Terdaftar DPT Johor Bahru

Migrant Care menyatakan menemukan fakta menakjubkan tentang DPT ganda. Ada pekerja migran yang sudah kembali ke Indonesia masih terdaftar dalam DPT.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, 2 di Antaranya Pejabat Kemnaker

25 Januari 2024

KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, 2 di Antaranya Pejabat Kemnaker

Dua pejabat Kemnaker, Reyna Usman dan I Nyoman Darmanta ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 25 Januari 2024, di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Lawatan Presiden Tanzania di Istana Bogor

25 Januari 2024

Jokowi Terima Lawatan Presiden Tanzania di Istana Bogor

Ini merupakan kunjungan balasan atas anjangsana Jokowi ke Tanzania tahun lalu.

Baca Selengkapnya