Eksklusif -- Tian Chua: Semua Institusi Dikontrol PM Najib Razak

Editor

Budi Riza

Jumat, 4 Mei 2018 12:01 WIB

Ilustrasi Pemilu Malaysia 9 Mei 2018. The Coverage

TEMPO.CO, Kuala Lumpur – Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat, Tian Chua, bakal menjalani sidang putusan kasus diskualifikasi dirinya sebagai calon anggota parlemen pada pemilu Malaysia pada Jumat, 4 Mei 2018 meski merasa khawatir ada campur tangan dari pemerintahan PM Najib Razak.

Kepada Tempo, Tian Chua mengaku merasa optimis bisa memenangkan kasus ini. “Tapi saya tidak bisa menghentikan proses pemilu yang tidak fair ini. Najib bertekad untuk menggunakan semua cara untuk mempertahankan rezim kekuasaannya,” kata Tian Chua lewat aplikasi WhatsApp, 3 Mei 2018.

Baca: Eksklusif -- Tercoret, Oposisi: Posisi PM Najib Razak Goyah

Advertising
Advertising

Tian Chua merupakan petinggi partai oposisi yang tergabung dalam koalisi Pakatan Harapan, yang terdiri dari lima partai. Koalisi ini mengusung bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad sebagai calon PM untuk lima tahun ke depan.

Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat, Tian Chua, (berkemeja biru) bersama para pendukung setelah dia keluar dari penjara Kajang di Kuala Lumpur, 27 Oktober 2017. Malay Mail Online/Twitter – Azmin Ali

Koalisi ini berhadapan dengan koalisi partai pendukung pemerintah yaitu Barisan Nasional, yang didukung 13 partai dan dimotori Partai Umno. Najib Razak adalah Perdana Menteri, yang juga merangkap sebagai pimpinan koalisi BN dan pimpinan Partai Umno.

Baca: PM Najib Razak Bantah Malaysia akan Bangkrut, Ini Buktinya

Tian Chua mengaku dia merasa agak khawatir adanya campur tangan pemerintah pada putusan kasus yang dihadapinya. “Dia (Najib) bisa melakukan itu,” kata Tian Chua. “Najib sudah mengontrol election commission. Semua institusi berada di bawah kontrolnya.”

Seperti diberitakan, Tian Chua terkena diskualifikasi oleh election commission (EC) atau Komisi Pemilihan Umum Malaysia. Menurut aturan, EC ini berada di bawah kantor Perdana Menteri Malaysia.

Petugas EC mendiskualifikasi Tian Chua pada saat pendaftaran sebagai calon anggota Dewan Rakyat pada akhir April 2018 karena pernah terkena hukuman denda 2000 ringgit Malaysia oleh pengadilan. Ini terkait kasus penghinaan terhadap polisi yang melibatkan Tian Chua, yang divonis bersalah.

Najib Razak bersama para pendukungnya saat berkampanye, 28 April 2018. Twitter.com/najibrazak

Namun, Tian Chua mengatakan denda sebesar itu tidak menggugurkan statusnya sebagai kandidat calon anggota Dewan Rakyat dari daerah Batu, Kuala Lumpur, berdasarkan aturan yang ada. Dia telah dua periode mewakili daerah ini di Dewan Rakyat.

Pada pemilu lima tahun lalu, Tian Chua juga diperbolehkan mengikuti pemilu meski ada sanksi denda itu. Ketua EC, M. Hashim Abdullah, mengatakan diskualifikasi atas Tian Chua dilakukan oleh petugas penerima dokumen (returning officer) untuk pendaftaran para kandidat calon legislatif. “Biarkan dibawa ke pengadilan agar diputus kasusnya. Kami akan menaati putusan pengadilan,” kata Hashim dalam jumpa pers Sabtu, 28 April 2018.

Hashim melanjutkan saat ini terlalu dini untuk mengatakan Tian Chua tersingkir dari pemilu Malaysia 2018. “Kita belum tahu putusan pengadilan,” kata dia. Menurut Hashim, ada 11 calon legislatif yang terdiskualifikasi pada saat pendaftaran dengan berbagai alasan berbeda. Mereka bisa mengajukan kasusnya ke Pengadilan Tinggi.

Dalam cuitannya di akun Twitter @Najibrazak, PM Najib mengatakan dia mengutamakan kepentingan rakyat dalam berkampanye. “Ingatlah apa yang kita lakukan semata-mata untuk rakyat,” begitu cuitan di akun ini pada 2 Mei 2018.

Pada 3 Mei 2018, Najib Razak meminta masyarakat Malaysia tidak terpedaya oleh kelompok oposisi pada pemilu Malaysia ini. “Janganlah terpedaya dengan tipu daya dan pendekatan simpati dari oposisi untuk meraih dukungan,” kata dia sambil mengatakan Malaysia harus diselamatkan dari kelompok oposisi ini.

Berita terkait

Hukuman Eks PM Malaysia Najib Razak Dipangkas Separuh oleh Pengadilan Malaysia

3 Februari 2024

Hukuman Eks PM Malaysia Najib Razak Dipangkas Separuh oleh Pengadilan Malaysia

Dewan Pengampunan Malaysia mengumumkan bahwa hukuman mantan perdana menteri Najib Razak karena korupsi telah dikurangi dari 12 menjadi enam tahun

Baca Selengkapnya

Raja Malaysia Pertimbangkan Pengampunan terhadap Mantan PM Najib Razak

10 Januari 2024

Raja Malaysia Pertimbangkan Pengampunan terhadap Mantan PM Najib Razak

Dewan Pengampunan Malaysia, yang dipimpin oleh raja, akan segera menentukan apakah akan memberikan pengampunan kerajaan kepada mantan PM Najib Razak

Baca Selengkapnya

Mantan PM Malaysia Najib Razak Dirawat di Rumah Sakit karena COVID-19

2 November 2023

Mantan PM Malaysia Najib Razak Dirawat di Rumah Sakit karena COVID-19

Najib Razak menjalani hukuman 12 tahun penjara karena korupsi yang terkait dengan dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Baca Selengkapnya

Pengadilan Banding Malaysia Kuatkan Pembebasan Najib Razak

12 September 2023

Pengadilan Banding Malaysia Kuatkan Pembebasan Najib Razak

Pengadilan Banding Malaysia menguatkan putusan Pengadilan Tinggi yang membebaskan mantan perdana menteri Najib Razak dalam dakwaan 1MDB

Baca Selengkapnya

Malaysia-Amerika Serikat Berebut Mantan Bankir Goldman Sachs dalam Kasus 1MDB

7 September 2023

Malaysia-Amerika Serikat Berebut Mantan Bankir Goldman Sachs dalam Kasus 1MDB

Malaysia menginginkan mantan bankir Goldman Sachs Roger Ng yang dihukum tahun lalu di AS karena membantu menjarah 1MDB

Baca Selengkapnya

Kisah 43 Perhiasan Istri Mantan PM Najib Razak yang Ternyata Barang Pinjaman

18 April 2023

Kisah 43 Perhiasan Istri Mantan PM Najib Razak yang Ternyata Barang Pinjaman

Global Royalty menuntut pengembalian 43 perhiasan yang dipinjamkan pada Istri mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak, Rosmah Mansor.

Baca Selengkapnya

Upaya Terakhir Najib Razak untuk Peninjauan Hukuman Korupsi Ditolak

31 Maret 2023

Upaya Terakhir Najib Razak untuk Peninjauan Hukuman Korupsi Ditolak

Eks PM Malaysia Najib Razak menghadapi tiga persidangan lain terkait gratifikasi di 1MDB dan lembaga-lembaga pemerintah lain.

Baca Selengkapnya

Najib Razak Dibebaskan dari Dakwaan Mengganggu Audit dalam Skandal 1MDB

3 Maret 2023

Najib Razak Dibebaskan dari Dakwaan Mengganggu Audit dalam Skandal 1MDB

Mantan Perdana Menteri Najib Razak dibebaskan dari dakwaan terkait audit pemerintah dalam skandal 1MDB

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Anwar Ibrahim Tinjau Ulang Proyek Kapal Perang Rp 21 Triliun

11 Desember 2022

Pemerintahan Anwar Ibrahim Tinjau Ulang Proyek Kapal Perang Rp 21 Triliun

Pemerintahan Anwar Ibrahim akan menyelidiki kasus pengadaan kapal perang yang hingga kini molor.

Baca Selengkapnya

Pengadilan Malaysia Menolak Menyita Barang Mewah Najib Razak

14 November 2022

Pengadilan Malaysia Menolak Menyita Barang Mewah Najib Razak

Pengacara Najib Razak mengatakan pengadilan tak menemukan cukup bukti yang menghubungkan aset Najib dengan kegiatan melanggar hukum.

Baca Selengkapnya