TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat sedang melakukan sebuah evaluasi dan dokumentasi yang intensif menindak lanjuti tuduhan tindak kejahatan terhadap etnis minoritas Rohingya di Myanmar. Sumber di pemerintah Amerika Serikat, yang tidak mau dipublikasi identitasnya, mengatakan saat ini ada dugaan telah dilakukan tindak pembunuhan, pemerkosaan, pemukulan dan tindakan penyerangan lainnya yang kemungkinan dilakukan tentara Myanmar sehingga langkah ini bisa menyeret para pelaku ke meja hukum.

Baca: Rohingya, Minoritas yang Paling Dipersekusi di Dunia

Imigran Rohingya yang ditemukan terdampar diistirahatkan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Bireuen, Aceh, 20 April 2018. Sebanyak 76 warga Rohingya menaiki perahu kayu bermesin lima GT untuk mencari suaka. ANTARA/Rahmad

Baca : Di Bangladesh, Pengungsi Rohingya Myanmar Sulit Cari Kuburan

Dilansir dari Reuters.com pada Kamis, 26 April 2018, evaluasi yang dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat ini, telah melibatkan lebih dari seribu wawancara dengan penduduk etnis minoritas Rohingya, laki-laki dan perempuan di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh. Di negara tetangga Mynamar itu, terdapat sekitar 700.000 penduduk Rohingya yang melarikan diri dari penindasan militer pada akhir 2017 di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Metode evaluasi akan berupa investigasi forensik seperti kejahatan yang terjadi di kawasan Darfur, Sudan pada 2004 silam. Ketika itu, hasil penyelidikan mengarah pada deklarasi adanya pembantaian sehingga membuat Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi kepada pemerintah Sudan.

Sumber mengatakan wawancara terhadap penduduk Rohingya dilakukan pada Maret dan April dengan melibatkan sekitar 20 penyidik dengan latar belakang hukum internasional dan kriminal. Beberapa dari penyidik itu pernah bekerja mengungkap pembantaian di Rwanda dan Yugoslavia.

Informasi yang terkumpul nantinya akan dianalisa di Washington dan di dokumentasi dalam sebuah laporan untuk kemudian dikirim ke Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada Mei atau awal Juni 2018. Masih belum dipastikan apakah Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mempublikasi temuan-temuan pihaknya atau akan menggunakannya untuk menjatuhkan sanksi-sanksi baru ke Myanmar atau merekomendasikan membawa ke pengadilan internasional.