Cina Resmikan Kementerian Veteran Urus 57 Juta Mantan Tentara

Selasa, 17 April 2018 17:29 WIB

Presiden Cina, Xi Jiping, menginspeksi latihan perang Angkatan Laut PLA di Laut Cina Selatan, Kamis, 12 April 2018. CNN -- Xinhua

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Cina telah meresmikan pembentukan Kementerian Urusan Veteran. Kementerian baru dalam kabinet Cina itu dibuat guna mengakomodasi kebutuhan 57 juta mantan tentara negara itu.

Kementerian Urusan Veteran diresmikan di Beijing, 16 April 2018. Sun Shaocheng dipercayakan oleh presiden Cina, Xi Jinping memimpin kementerian itu dengan Qian Feng dan Guan Yongxiang sebagai wakil menteri.

Baca: Cina Pangkas 8 Kementerian, Ada Apa dengan Xi Jinping?

Kementerian itu diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan veteran dan bisa lebih baik mengelola kesejahteraan jutaan mantan tentara Cina.

Keluhan buruknya tata kelola pensiunan militer dan perlakuan buruk yang dirasakan para veteran merupakan masalah yang tak kunjung terselesaikan dan kadang-kadang menyebabkan protes yang terorganisir.

Pada Februari tahun lalu, para veteran militer Cina mengadakan demonstrasi 2 hari di pusat kota Beijing menuntut tunjangan pensiun yang belum dibayar. Unjuk rasa ini menyoroti kesulitan dalam mengelola pasukan yang didemobilisasi.

Baca: Tragis, Akhir Hidup Tiga Wanita Konsuler Veteran Amerika Serikat

Advertising
Advertising

Lebih dari 1.000 veteran juga berdemonstrasi di luar markas Kementerian Pertahanan di Beijing pada tahun 2016, dan protes juga terjadi di beberapa provinsi setiap beberapa bulan sekali.

Aksi itu merupakan protes terbesar oleh para veteran militer sejak berdirinya Republik Rakyat Cuba pada tahun 1949.

Masalah semakin rumit ketika presiden Xi Jinping mengumumkan pada tahun 2015 Tentara Pembebasan Rakyat akan mengurangi jumlah pasukan atau mendemobilisasi sebesar 300.000, yang bertujuan untuk mengurangi pengeluaran anggaran pada akhir tahun 2017.

Kementerian Urusan Veteran akan bertanggung jawab untuk membuat dan menerapkan kebijakan dan peraturan yang terkait dengan personel militer yang didemobilisasi, menghormati dedikasi dan semangat para veteran, serta menangani masalah pensiun para veteran, penganggulangan dan pelatihan keterampilan.

Baca: Panti Veteran Perang Terbesar Amerika Diserang , 4 Tewas

"Kementerian Urusan Veteran bertujuan untuk membangun sistem terpusat guna merumuskan kebijakan dan peraturan untuk merawat para veteran, termasuk tunjangan pensiun mereka," demikian pernyataan otoritas Cina, seperti dilansir South China Morning Post pada 16 April 2018.

Tugas-tugas lainnya termasuk mengurus pemakaman dan kuburan anggota militer Cina. Tugas-tugas tersebut sebelumnya ditangani oleh Kementerian Urusan Sipil, Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial serta Komisi Militer Pusat, yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping. Langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi kelembagaan yang lebih luas yang disetujui pada Kongres Rakyat Nasional Cina ke-13 bulan lalu.

Berita terkait

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

13 jam lalu

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Pemerintah Jepang menanggapi komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Cina, India dan Jepang.

Baca Selengkapnya

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

17 jam lalu

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Menteri Luar Negeri India menolak komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negaranya.

Baca Selengkapnya

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

18 jam lalu

Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

Komisi Urusan Intenet Pusat Cina telah memulai kampanye nasional selama dua bulan untuk melarang tautan ilegal dari sumber eksternal di berbagai media

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

19 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

23 jam lalu

Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

Cina menjadi salah satu negara yang bisa mengurangi dampak polusi udaranya secara bertahap. Mengikis dampak era industrialisasi.

Baca Selengkapnya

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

1 hari lalu

Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

Menlu Selandia Baru menggambarkan hubungan negaranya dengan Cina sebagai hubungan yang "rumit".

Baca Selengkapnya

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

1 hari lalu

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

Badan mata-mata Korea Selatan menuding Korea Utara sedang merencanakan serangan "teroris" yang menargetkan pejabat dan warga Seoul di luar negeri.

Baca Selengkapnya

Gelombang Panas Serbu India sampai Filipina: Luasan, Penyebab, dan Durasi

2 hari lalu

Gelombang Panas Serbu India sampai Filipina: Luasan, Penyebab, dan Durasi

Daratan Asia berpeluh deras. Gelombang panas menyemai rekor suhu panas yang luas di wilayah ini, dari India sampai Filipina.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

2 hari lalu

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

Menteri Bahlil membantah investasi di Indonesia selama ini dikuasai oleh Cina, karena pemodal terbesar justru Singapura.

Baca Selengkapnya

Segera Hadir di Subang Smartpolitan, Berikut Profil BYD Perusahaan Kendaraan Listrik

2 hari lalu

Segera Hadir di Subang Smartpolitan, Berikut Profil BYD Perusahaan Kendaraan Listrik

Keputusan mendirikan pabrik kendaraan listrik di Subang Smartpolitan menunjukkan komitmen BYD dalam mendukung mobilitas berkelanjutan di Indonesia.

Baca Selengkapnya