TEMPO.CO, Moskow - Ketua Komite Hubungan Internasional Parlemen Rusia Konstantin Kosachev mengkritik keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengenakan sanksi terbaru kepada 24 pengusaha kaya dan elite di Rusia.

“Sanksi ini tanpa dasar dan tidak ramah,” kata Kosachev, yang merupakan anggota parlemen Duma, seperti dilansir kantor berita Interfax dan dikutip media Guardian, Jumat, 6 April 2018. Sanksi ini mengenai tujuh pengusaha kaya dan elite Rusia yang dekat dengan Presiden Vladimir Putin. Sebanyak 17 orang lain merupakan pejabat teras Rusia.

Baca: Memanas, Trump Beri Sanksi Lingkaran Satu Putin

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengeluhkan sikap bermusuhan AS terhadap negaranya. Namun, seperti dilansir Politico, dia berharap, “Presiden Donald Trump dan Presiden Vladimir Putin dapat melakukan dialog luas, asalkan tidak terjebak dalam intrik politik domestik.”

Baca: Sedang Perang Diplomatik, Trump Undang Putin ke Gedung Putih

Putin dan Trump dikabarkan sempat bertelepon pada pertengahan Maret lalu dan menyepakati kemungkinan digelarnya pertemuan puncak di Gedung Putih. Percakapan ini terjadi sebelum kedua negara kemudian terlibat perang diplomatik saling mengusir 60 diplomat terkait dengan kasus penyerangan bekas agen ganda Rusia, Sergei Skripal, dan putrinya, Yulia, di Salisbury, Inggris selatan, pada awal Maret 2018.

Presiden Donald Trump bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. REUTERS

Soal sanksi terbaru AS ini, anggota senior Duma lain, Yury Shvitkin, menuturkan kebijakan politik luar negeri AS terhadap Rusia disetir kelompok militer-industri kompleks. Dia tidak menjelaskan siapa saja yang dimaksud sebagai anggota kelompok ini.

Seperti diberitakan, pemerintah AS kembali mengenakan sanksi besar kepada Rusia dan kali ini menyasar 24 orang Rusia, termasuk penasihat Presiden Vladimir Putin dan menantunya.

Sanksi ini juga mengenai 12 perusahaan dan sebuah perusahaan pelat merah bidang senjata. Sanksi ini mengatur pembekuan aset dan pelarangan kerja sama warga AS dengan mereka yang termasuk dalam daftar sanksi.

“Ini salah satu langkah paling agresif dari Washington untuk menghukum Moskow terkait dengan campur tangan ilegal dalam pemilu Presiden AS dan aktivitas beriktikad buruk lain,” lapor Reuters, Jumat, 6 April 2018, waktu setempat.

Sanksi ini merupakan implementasi dari undang-undang bipartisan yang diloloskan Partai Republik dan Demokrat tahun lalu terkait dengan intervensi Rusia dalam pemilu Presiden AS 2018. Putin telah membantah soal ini langsung kepada Trump dalam beberapa pertemuan mereka.