TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Indonesia belum akan menerbitkan imbauan atau seruan keamanan kepada WNI di Malaysia, menyusul pesta demokrasi yang sedang berlangsung di negara itu. Suasana politik di Malaysia sekarang mulai menghangat menyusul rencana pemilu pada Mei 2018.

“Sejauh ini kami belum melihat adanya ancaman keamanan terhadap WNI di Malaysia,” kata Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, Kamis, 5 April 2018, saat tanya soal perlindungan WNI di Malaysia jelang pemilu negara itu.

Data kaleidoskop 2017 Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri menyebut ada sekitar 1.317.013 WNI di Malaysia, dimana dari jumlah tersebut sebanyak 5.700 adalah mahasiswa Indonesia. Malaysia telah menjadi negara dengan jumlah WNI terbanyak.

Baca: Pemilu Malaysia, Najib Razak Tebar Janji Manis ke Petani

PM Malaysia Najib Razak (tengah) saat HUT Malaysia. AP

Baca: Parlemen Dibubarkan, Persaingan Pemilu Malaysia Resmi Dimulai

Perdana Meneri Malaysia Najib Razak mengumumkan pembubaran parlemen pada Jumat, 6 April 2018. Pengumuman ini secara resmi menandai pula dimulainya masa pemilu Malaysia.

Dikutip dari CNN.com, dalam pemilu 2018, Najib menghadapi pemimpin oposisi, Mahathir Mohamad, yang merupakan mantan perdana menteri Malaysia selama 22 tahun sebelum pensiun pada 2003. Namun Mahathir memutuskan untuk kembali maju sebagai orang nomor satu Malaysia.

Mahathir, 92 tahun, telah membuat suasana pra-pemilu Malaysia penuh kejutan dengan kembali ke garda depan politik. Dia bergabung dengan musuh bebuyutannya, yakni mantan perdana menteri Anwar Ibrahim, yang pernah dipenjara karena korupsi dan sodomi.

Pemilu Malaysia akan diselenggarakan dalam tempo 60 hari setelah parlemen dibubarkan. Komisi Pemilihan Umum nanti akan memutuskan tanggal pemilihan kandidat-kandidat anggota parlemen, lama masa kampanye dan tanggal pasti diselenggarakannya pemilu. Sebelum parlemen dibubarkan Najib pada Jumat, 6 April 2018, koalisi Barisan Nasional menguasai 131 kursi dari total 222 kursi parlemen.