TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Filipina mengecam saran Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Zeid Ra'ad Al Hussein, kepada Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, untuk melakukan tes kejiwaan. Zeid sempat mengusulkan ini dengan alasan Duterte kerap berkata-kata kasar dan kotor termasuk mengancam akan menampar pejabat HAM PBB yang mengkritiknya.

Menteri Luar Negeri Filipina, Alan Peter Cayetano, mengatakan komentar itu tidak bertanggung jawab dan tidak sopan. Dengan tegas Cayetano menyebut Filipina merasa sangat terganggu oleh cara pejabat HAM PBB, yang dianggap melangkahi mandatnya dan menghina pemimpin negara-negara anggota tanpa dasar.

Baca: Petinggi PBB Minta Presiden Duterte Tes Kejiwaan

"Ini bisa menjadi preseden berbahaya bahwa dewan harus segera mengatakan bahwa negara anggota juga bisa menjadi korban mereka yang berusaha mempolitisir dan meleburkan Hak Asasi Manusia untuk merusak pemerintah yang sah," kata Cayetano, seperti dilansir Reuters pada Jumat, 9 Maret 2018.

Baca: Dikecam Aktivis HAM dan PBB, Ini Sumpah Presiden Duterte

Para pemrotes meneriakkan slogan-slogan saat mereka berbaris menuju sebuah lapangan di Manila untuk memperingati Hari Perempuan Internasional di Manila, Filipina, 8 Maret 2018. Ratusan aktivis perempuan mengenakan kemeja merah muda dan ungu memprotes Presiden Rodrigo Duterte di Filipina. (AP Photo/Bullit Marquez)

Cayetano mengatakan pejabat HAM PBB, "Mungkin tidak menyadarinya tapi dia sedang digunakan dalam usaha yang diatur dengan baik untuk mengacaukan pemerintahan yang sah ... oleh para pihak dengan agenda kepentingan sendiri".

Cayetano malah mengatakan bahwa Duterte bahkan layak ditiru.

"Dunia sebenarnya membutuhkan lebih banyak Duterte, pemimpin dengan empati, pemimpin yang mendengarkan rakyatnya, dan pemimpin yang siap mengorbankan hidup mereka untuk melindungi rakyat," kata dia.

Anggota parlemen Eropa menampilkan pesan yang mengungkapkan kekhawatiran akan meningkatnya jumlah pembunuhan di Filipina. Presiden Rodrigo Duterte telah mengancam akan menggusir Uni Eropa dari Filipina. AP

Zeid dan beberapa pejabat tinggi PBB untuk HAM telah memfokuskan perhatian pada kebijakan Duterte, yang menggelar kampanye perang melawan narkoba, yang kontroversial.

Kebijakan ini membuat polisi Filipina membunuh lebih dari empat ribu terduga pengedar, pecandu dan bandar narkoba lewat apa yang disebut sebagai extra judicial killing. Tapi PBB meyakini ada lebih dari delapan ribu orang yang tewas akibat kegiatan extra judicial killing, yang menjadi kebijakan Duterte ini. Pembunuhan terhadap para pelaku dan pengedar narkoba ini di gambarkan PBB sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pemimpin Filipina itu tetap populer meski terus mendapat kritik atas pelanggaran HAM dan pembunuhan dalam perang narkoba serta serangannya terhadap kebebasan pers.

Rappler melansir perang narkoba ala Duterte ini telah dikritik oleh kelompok HAM lokal dan dunia internasional sejak dimulai pada 2016 saat dia mulai menjabat. Data pemerintah menunjukkan sekitar 4.000 tersangka narkoba terbunuh dalam operasi, namun kelompok HAM percaya jumlahnya mencapai 13.000 orang.