TEMPO.CO, Jakarta - Sengketa wilayah perairan Laut Cina Selatan antara Filipina dan Cina memasuki babak baru. Pemerintah Filipina pada Kamis, 1 Maret 2018, mengatakan segala bentuk potensi kesepakatan antara Manila dan Beijing menyangkut eksplorasi energi di Laut Cina Selatan harus disetujui atas nama perusahaan, bukan atas nama pemerintah Cina.

“Kami kemungkinan masuk pada sebuah kesepakatan dengan perusahaan Cina dan bukan dengan negara Cina itu sendiri,” kata Harry Roque, juru bicara Presiden Rodrigo Duterte, seperti dikutip dari Reuters, Kamis, 1 Maret 2018.

Baca: Cina dan Filipina Bicarakan Perselisihan Laut Cina Selatan

Nelayan Filipina tersenyum saat memperlihatkan seekor lobster hasil tangkapannya di dekat Scarborough Shoal di laut Cina Selatan, 5 April 2017. REUTERS

Pernyataan Roque itu terkait pada kesepakatan Januari lalu, di mana Filipina dan Cina setuju untuk membuat sebuah panel khusus, yang bertugas mencari jalan keluar terkait upaya kedua negara untuk saling bekerja sama mengeksplorasi minyak lepas pantai dan gas, yang ada di Laut Cina Selatan tanpa harus menyinggung masalah kedaulatan di wilayah yang diperebutkan tersebut.

“Kami tidak memasuki ranah kesepakatan kedaulatan terkait eksplorasi. Ini akan menjadi sebuah kesepakatan antara dua perusahaan di kedua negara,” kata Roque.

Sebelumnya pada Rabu malam, 28 Februari 2018, Duterte mengatakan Beijing telah mengajukan proposal agar dilakukan eksplorasi bersama semacam co-ownership, ketimbang saling menyerang memperebutkan Laut Cina Selatan. Presiden Duterte menggunakan analogi co-ownership untuk menyederhanakan masalah sengketa wilayah antara Cina dan Filipina.

Baca: Cina-Filipina Kelola Sumber Energi di Laut Cina Selatan

Mewujudkan proyek kerja sama ini akan sangat komplek dan sensitif karena saling membagi cadangan minyak dan gas bisa dipandang sebagai sikap mendukung klaim negara lain. Wilayah perairan Laut Cina Selatan diperebutkan oleh Cina, Taiwan, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam dan Filipina.