TEMPO.CO, Jakarta - Partai berkuasa pimpinan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, Partai Rakyat Kamboja atau CPP, memenangkan pemilu legislatif, yang diselenggarakan pada hari Minggu, 25 Februari 2018. CPP memenangkan 58 kursi dari total 62 kursi yang diperebutkan sehingga membuat tiga partai politik lainnya di Kamboja, gigit jari.

Hingga berita ini diturunkan, pengumuman resmi hasil pemilu legislatif Kamboja belum diumumkan. Akan tetapi, Komite Pemilihan Umum Nasional sudah mengkonfirmasi dan diumumkan oleh CPP.

Baca: Hun Sen Sebut Oposisi Kamboja Gila--Bodoh karena Gugat Facebook

Terkait hasil pemilu legislatif ini, LSM penggiat HAM dan anggota partai oposisi Kamboja, Partai Penyelamat Kamboja Nasional atau CNRP mengatakan pemilu legislatif 2018 sangat memalukan dan tidak demokratis. Sebelumnya, putusan pengadilan Kamboja pada akhir November 2017 lalu memutuskan membubarkan CNRP atas permintaan pemerintah Kamboja.

“CNRP menyerukan kepada seluruh negara sahabat Kamboja dan PBB agar jangan mau menerima hasil pemilu legislatif,” demikian bunyi seruan CNRP seperti dikutip dari Reuters, Minggu 25 Februari 2018.

Kamboja Tangkap Pemimpin Oposisi

Mantan Ketua CNRP, Sam Rainsy melalui akun media sosialnya pada Minggu 25 Februari 2018 mengatakan pemilu legislatif 2018 adalah sebuah lelucon sia-sia yang tidak akan memperdaya siapa pun. Sedangkan kelompok penasehat parlemen ASEAN untuk HAM menyatakan hasil pemilu ini tidak bisa dianggap sah setelah CNRP dibubarkan dan segala penindasan yang terjadi dalam satu tahun terakhir.

Baca: Hun Sen Berangus Oposisi, Jerman Hentikan Visa Khusus

Pembubaran CNRP diikuti oleh penahanan Ketua partai, yakni Kem Sokha pada tahun lalu. Dia ditahan atas tuduhan telah berencana menggulingkan pemerintah Kamboja atas bantuan Amerika Serikat. Tuduhan tersebut dibantah, baik oleh Amerika Serikat dan Kem Sokha sendiri.