TEMPO.CO, Sydney – Koalisi partai pemerintahan Australia mengalami goncangan karena Deputi Perdana Menteri Australia, Barnaby Joyce, menolak mengundurkan diri setelah hubungan gelapnya dengan seorang staf terungkap ke publik.

Joyce juga menilai pernyataan Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, mengenai kondisinya itu tidak menunjukkan kemampuan seorang pejabat.

Baca: Jadi Sopir di Australia, Denny Indrayana Dipuji Netizen

“Pernyataan dari Perdana Menteri kemarin dalam jumpa persnya, saya harus katakan dalam banyak hal malah menambah masalah,” kata Joyce kepada media massa di Ibu Kota Canberra, sambil memakai topi lebar ala bushman, yaitu orang pedalaman di Australia.

Baca: Piala Dunia 2018: Ini Janji Van Marwijk untuk Timnas Australia

“Saya meyakini pernyataan-pernyataan itu dalam banyak hal menunjukkan ketidakmampuan dan tidak perlu.. Itu hanya akan membuat semua orang melihat ke dalam,” kata Joyce.

Turnbull enggan menanggapi pernyataan Joyce ini. Namun, pertengkaran di ruang publik ini membuat desakan semakin kuat kepada Turnbull untuk memberhentikan wakilnya itu. Dan ini bisa membahayakan mayoritas kursi di parlemen hasil koalisi Partai Konservatif yang mendukung Turnbull dan Partai Nasional, yang mengusung Joyce.

Pada Kamis, 15 Februari 2018, Senat Australia mengeluarkan mosi meminta Joyce untuk mengundurkan diri. Alasannya, dia telah melanggar standar perilaku dari seorang pejabat pemerintahan.

“Pemerintah dalam krisis,” kata Bill Shorten, pemimpin oposisi dari Partai Buruh. “Perdana Menteri dan wakil PM sedang berperang satu dengan yang lain. Ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung. Malcolm Turnbull harus memberhentikan wakil Perdana Menteri dari kabinet,” kata Shorten.

Berupaya menunjukkan kepada publik bahwa ada aturan main pasca terkuaknya skandal ini, Turnbull mengatakan melarang hubungan pejabat pemerintah dengan staf, seperti yang diadopsi oleh Kongres AS pada pekan lalu. Bedanya, aturan Australia hanya melarang hubungan antara pejabat kabinet dan bawahan langsungnya.

“Aturan itu hanya membuka pintu bagi Perdana Menteri untuk meminta menteri kabinet mengundurkan diri,” kata Will Barsby, kepala penerapan hukum di kantor pengacara Shine Lawyers di Australia.