TEMPO.CO, Moskow -- Deputi Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, mengatakan negaranya menyiapkan sejumlah sanksi balasan terhadap Amerika Serikat dalam 'perang sanksi', yang telah berlangsung sejak beberapa waktu terakhir.

Namun, Ryabkov mengatakan Rusia sengaja menjaga 'mesiunya tetap kering' untuk saat ini. Pernyataan ini dilansir Ryabkov kepada media Izvestia seperti dikutip media Reuters, Senin, 5 Februari 2018.

Baca: Dokumen Kebijakan Nuklir AS Sebut Nama Rusia 127 Kali, Ada Apa?

"Kami masih punya langkah balasan serupa dalam stok kami," kata Ryabkov seperti dilansir Reuters. "Namun penggunaan langkah balasan ini terpisah dari pertimbangan politik."

Baca: Amerika Luncurkan Senjata Nuklir Baru Saingi Rusia--Korea Utara

Seperti dilansir Reuters, hubungan Rusia dengan Amerika memburuk karena persaingan pengaruh dalam perang Suriah, dan aneksasi Rusia atas Crimea dari Ukraina. Ini semakin memburuk karena Amerika menuding Rusia terlibat dalam intervensi pemilihan Presiden AS pada 2016 untuk memenangkan Donald Trump sebagai Presiden.

Moskow membantah tudingan intervensi ini dan menuding balik bahwa Amerika menggunakan alasan itu sebagai pembenaran untuk melakukan intervensi dalam pemilihan Presiden Rusia pada 18 Maret 2018. Presiden Rusia, Vladimir Putin, diperkirakan bakal menang mudah pada pilpres ini.

Baru-baru ini, Kementerian Keuangan Amerika juga merilis daftar yang memuat 210 nama-nama pejabat dan pengusaha yang dekat dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang disebut Oligarch List.

Namun Trump enggan mengenakan sanksi lanjutan terhadap Rusia dan para pejabat serta konglomeratnya dan menimbulkan kecaman hebat dari Partai Demokrat AS.

Menurut Ryabkov kepada Izvestia, Moskow telah membalas berbagai sanksi Amerika dengan tindakan serupa. Misalnya, Moskow menunda perjanjian di bidang nuklir, membuat daftar politikus AS yang dinilai anti-Rusia, serta memerintahkan setengah dari kedutaan besar AS di Moskow untuk pergi.

Menurut Ryabkov, Putin akan merespon sanksi Amerika setelah mempertimbangkan berbagai faktor. "Kita harus menghitung konsekuensi (dari Oligarch List) ini dari sudut pandang cara daftar itu digunakan," kata Ryabkov.

Meski hubungan kedua negara memburuk, Ryabkov menyatakan Rusia tetap berminat untuk menjalin kerja sama lebih baik dalam kontrol senjata dan perdamaian di daerah konflik.

Ketegangan terbaru terjadi setelah Amerika merilis dokumen keamanan nasional yang menyebut Rusia dan Cina sebagai musuh utama. Amerika juga mempublikasikan rencana pengembangan senjata nuklir berukuran kecil namun berdaya ledak tinggi (low yield) untuk mencegah serangan militer dari Rusia dan Cina.