TEMPO.CO, Washington -- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan belum akan mengenakan sanksi tambahan kepada Rusia terkait sebuah undang-undang baru AS, yang didesain untuk menghukum Moskow terkait intervensi pada pemilihan Presiden AS 2016, yang dimenangi Trump.

"Hari ini kita telah memberitahukan kepada Kongres bahwa legislasi ini dan implementasinya telah mencegah penjualan peralatan persenjataan Rusia," kata Heather Nauert, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS seperti dilansir Reuters, Selasa, 30 Januari 2018.

Gedung putih berwarna pink selama bulan Oktober sebagai Bulan Peduli Kanker Payudara. Reuters

Baca: Penyerahan Pesawat F-16 Hibah Amerika ke TNI AU Tertunda

Nauert mengatakan sejak UU itu dibuat pada tahun lalu, sejumlah pemerintah telah meninggalkan rencana pembelian beberapa miliar dolar senjata dari Rusia.

Baca: Didesak Turki, Amerika Serikat Tolak Tarik Pasukan dari Manbij

Trump menghadapi tenggat pada Senin, 29 Januari 2018, untuk mengenakan sanksi baru terhadap sejumlah individu yang berbisnis peralatan senjata dan intelijen. Sektor ini telah terkena sanksi sebelumnya dari AS terkait tudingan melakukan intervensi pada pilpres AS.

Presiden Rusia Vladimir Putin memasuki ruangan bersama Yume, anjing berjenis Akita peliharaannya sebelum melakukan wawancara dengan salah satu media Jepang di Kremlin, Moskow, Rusia, 7 Desember 2016. REUTERS

Namun, Nauert mengatakan karena rentang waktu pembelian senjata dan realisasinya cukup jauh maka terlalu dini bagi pemerintahan Trump untuk mengetahui efektivitas sanksi ini. Jadi, pemeritahan Trump memutuskan untuk menunda pengenaan sanks ini.

"Dari perspektif ini, jika undang-undang itu efektif maka sanksi terhadap individu dan entitas tidak diperlukan lagi karena legislasi tadi telah berfungsi sebagai pencegah (deterrent)," kata Nauert. Legislasi dimaksud bernama "Countering America's Adversaries Through Sanctions Act" yang disingkat menjadi CAATSA.

Legislasi ini ditandatangani Trump dengan enggan pada 2 Agustus 2017, hanya enam bulan setelah dia dilantik sebagai Presiden. Legislasi Amerika ini mewajibkan Trump untuk mempublikasikan semua tokoh bisnis yang dekat dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Trump juga diwajibkan untuk menerbitkan laporan mengenai konsekuensi apa saja jika utang luar negeri Rusia dikenai sanksi.