TEMPO.CO, New York -- Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Nikki Haley, mengingatkan negara-negara anggota PBB bahwa dia akan mencatat nama-nama negara yang memvoting untuk menolak pengakuan Presiden AS, Donald Trump, bahwa Kota Yerusalem ibu kota Israel.

Haley mengirimkan surat itu kepada semua delegasi termasuk delegasi Eropa, yang merupakan sekutu dekat AS. Isinya adalah dia akan melaporkan nama-nama negara yang menolak langkah AS pada saat Sidang Umum Istimewa PBB pada Kamis, 21 Desember 2017 waktu setempat.

Baca: Paus Fransiskus dan Raja Abdullah Bertemu Soal Status Yerusalem

Sidang PBB ini digelar atas permintaan Yaman, Turki dan Organisasi Kerjasama Islam. Ada kemungkinan resolusi PBB soal status Kota Yerusalem akan mendapat dukungan mayoritas sekitar 190an anggota PBB. Meskipun, draf ini telah mendapat veto AS pada pembahasan di DK PBB pada awal pekan ini dengan 14 negara lainnya mendukung.

Baca: Kamis, PBB Gelar Sidang Istimewa Bahas Status Kota Yerusalem

Dalam surat itu, Haley menulis,"Saat Anda mempertimbangkan suara voting Anda, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Presiden dan AS melihat voting ini sebagai hal pribadi."

Dia menambahkan,"Presiden akan menonton proses voting ini secara seksama dan telah meminta saya untuk melaporkan siapa saja yang memvoting untuk menolak sikap kami."

Lewat akun Twitternya @nikkihaley, Haley mengatakan keputusan mengenai lokasi kantor kedubes sesuai keinginan rakyat AS. Dia kembali mengingatkan akan mencatat nama-nama yang mengkritik pilihan AS ini. Trump telah mengumumkan akan memindahkan kantor kedubes dari Tel Aviv ke Kota Yerusalem.

Sikap Haley ini mendapat tanggapan dari mantan Perdana Menteri Swedia, Carl Blidt, yang juga menjadi salah satu ketua Dewan Eropa tentang Hubungan Luar Negeri.

Lewat Twitter, Blidt mencuit,"Dalam sidang di DK PBB, AS kalah 14 - 1 tentang isu Kota Yerusalem. Sekarang negara ini khawatir dan mengancam menjelang digelarnya voting di Sidang Umum PBB."

Sedangkan Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, mengatakan pada Senin lalu,"Pada Sidang Umum PBB, AS tidak akan bisa menggunakan hak istimewa (veto)." Menurut dia, draf resolusi yang akan dibahas pada Sidang Umum Istimewa PBB nantinya adalah draf sama pada sidang DK PBB, yang merupakan rancangan Mesir.

Draf itu berisi pernyataan bahwa status Kota Yerusalem dan komposisi demografi tidak boleh diubah. Juga ada pernyataan yang meminta negara-negara tidak membuka kantor misi diplomatik di Kota Yerusalem.

Selama sepuluh tahun terakhir, AS baru menggunakan hak veto sebanyak dua kali di DK PBB. Sebaliknya, Rusia telah memveto 16 kali draf resolusi terutama terkait Suriah dan Ukraina. Veto AS sebelumnya dilakukan paa 2011 saat menolak draf resolusi PBB yang mengecam aktivitas pemukiman Israel.

Ada lima negara yang memiliki hak veto yaitu AS, Rusia, Cina, Perancis, dan Inggris, yang merupakan anggota tetap DK PBB. Sedangkan 10 negara anggota lainnya mengisi posisi ini untuk dua tahun sebelum kemudian berganti negara lain. Isu status Kota Yerusalem menjadi perhatian semua negara.

GUARDIAN | JERUSALEM POST | AL JAZEERA