TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin dunia mengutuk peluncuran rudal balistik antarbenua Korea Utara atau ICBM yang mendarat di dekat perairan Jepang, hari ini, 29 November 2017.

Peluncuran tersebut merupakan yang terbaru setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump awal bulan ini mengumumkan Korea Utara sebagai negara sponsor terorisme.

Baca: Korea Utara Luncurkan Rudal ICBM Terbaru Mampu Jangkau Washington

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengecam peluncuran rudal ICBM, yang meminta masyarakat internasional untuk terus menekan dan membatasi Pyongyang. Moon juga menyebut bahwa tes tersebut merupakan ancaman serius bagi perdamaian global.

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe mengutuk peluncuran rudal Korea Utara sebagai tindakan kekerasan yang tidak dapat ditoleransi. Abe juga meminta sidang darurat Dewan Keamanan PBB.

"Kami tidak akan menyerahkan kepada tindakan provokatif dan akan memaksimalkan tekanan pada Pyongyang," kata Abe seperti dikutip dari Guardian.

Baca: Amerika Jatuhkan Sanksi untuk 13 Perusahaan Cina dan Korea Utara

Boris Johnson, Menteri Luar Negeri Inggris, meminta Korea Utara untuk mengubah arah kebijakannya.

"Ini bukan jalan menuju keamanan dan kemakmuran rakyat Korea Utara. Rezim DPRK harus berubah arah," kata Johnson.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengutuk Korea Utara menghentikan peluncuran ICBM yang tidak bertanggung jawab.

"Saya mengutuk tindakan Korea Utara yang tidak bertanggung jawab untuk meluncurkan rudal balistik dan untuk meningkatkan tekanan pada Pyongyang dan persatuan di antara rekan-rekan kami," kata Macron di Twitter.

Pemerintah Australia juga mengecam uji coba rudal ICBM di tengah kekhawatiran bahwa kapasitas nuklir dan rudal Korea Utara tumbuh lebih cepat dari perkiraan.

Baca: Trump Masukkan Kembali Korea Utara Dalam Daftar Negara Teroris

Namun Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengecam Korea Utara atas peluncuran rudal ICBM yang ilegal.

"Pemerintah Australia mengecam keras pelanggaran terus menerus Korea Utara terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Kami meminta rezim Korea Utara untuk meninggalkan program ilegal dan fokus pada rakyat Korea Utara yang telah lama menderita," kata Bishop.

"Ini adalah pelanggaran lebih lanjut atas Resolusi Dewan Keamanan PBB, yang merongrong keamanan regional dan internasional.," kata Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg.

Juru bicara kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini menegaskan Korea Utara telah melanggar kewajiban internasional yang tercantum dalam sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB.

"Peluncuran tersebut secara langsung melanggar kewajiban internasional Korea Utara, sebagaimana tercantum dalam beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB," Mogherini menegaskan.

Baca: 5 Tahapan Begitu Trump Perintahkan Serang Korea Utara

Menteri Luar Negeri Negara Amerika Serikat, Rex Tillerson, hari ini mendesak masyarakat internasional untuk mengambil langkah baru dalam menekan Pyongyang untuk menghentikan program pengembangan senjata nuklir.

"Masyarakat internasional perlu mengambil langkah-langkah baru untuk meningkatkan keamanan maritim, termasuk memblokir rute maritim ke Korea Utara," katanya dalam sebuah pernyataan.

Presiden Amerika Serikat, DOnald Trump, yang bersikeras bahwa pembangunan ICBM Korea Utara tidak akan terjadi selama masa kepresidenannya, berujar: "Kami akan menjaganya ... ini adalah situasi yang akan kami tangani."