TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru terhadap 13 perusahaan Cina dan Korea Utara atas tuduhan membantu Korea Utara lewat perdagangan. Sanksi ini dikeluarkan sehari setelah Presiden Donald Trump memasukkan Korea Utara dalam daftar negara pensponsor terorisme.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Heather Nauert mengatakan, sanksi ini sebagai upaya mengucilkan Pyongyang. Ia memastikan hubungan kedua negara, Cina dan Amerika, tidak akan terganggu dengan jatuhnya sanksi baru ini.

Baca: Trump Masukkan Kembali Korea Utara Dalam Daftar Negara Teroris

"Kami berhubungan baik dengan Cina. Hal itu tidak akan berubah," kata Nauert seperti dikutip dari Reuters, 22 November 2017.

Sanksi baru ini difokuskan pada perdagangan yang terjadi antara Cina dan Korea Utara. Hubungan perdagangan kedua negara dianggap sebagai kunci untuk menekan Pyongyang berpaling dari ambisinya membuat rudal nuklir dengan target wilayah Amerika Serikat.

Perusahaan Cina yang dkenai sanksi antara lain, adalah Dandong Kehua Economy & Trade Co, Dandong Xianghe Trading Co, dan Dandong Hongda Trade Co.

Baca: Korea Utara Masuk Daftar Negara Teroris, Ini Target Amerika

Menteri Keuangan Amerika mengatakan nilai perdagangan ketiga perusahaan Cina dan digabungkan dengan perdagangan Korea Utara mencapai lebih dari US$750 juta.

Adapun pengusaha Cina yang masuk kotak hitam Amerika adalah Sun Sidong dan perusahaannya, Dandong Dongyuan Industrial Co. Lembaga pemikir Washington, C4ADS, mengatakan perusahaan milik Sun Sidong merupakan jaringan yang terhubung dengan Korea Utara. Perusahaan ini memiliki proporsi besar dalam berbisnis dengan Korea Utara.

Baca: Nuklir Korea Utara Diramal Serang Gunung Yellowstone di Amerika

Adapun perusahaan Korea Utara yang terkena sanksi Amerika adalah perusahaan-perusahaan yang mengirim pekerja ke luar negeri seperti ke Rusia, Polandia, Kamboja, dan Cina.

Amerika bermaksud memangkas uang milik Korea Utara yang diperoleh dari mengirim tenaga kerjanya ke luar negeri.

Menurut ahli di Pusat Keamanan untuk Amerika Baru, Peter Harrell mengatakan, Amerika untuk pertama kali mengeluarkan sanksi ke perdagangan produksi konsumsi sehari-hari di Korea Utara.