Sejumlah anak-anak berbagai usia berfoto dengan bendera ISIS di sekolah Al-Sharea di Suriah. Dailymail.co.uk
TEMPO.CO, Jakarta - Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) merilis video pembantaian relawan Amerika Serikat, Peter Kassig, pada Ahad, 16 November 2014. Kassig menjadi warga Barat kelima yang dieksekusi ISIS.
Namun para pejabat AS yakin ini bukanlah akhir dari teror ISIS. Seorang mantan pejabat kontraterorisme AS menjelaskan masih ada satu lagi warganya yang ditawan oleh ISIS. Kali ini, korbannya adalah seorang wanita yang diklaim terlibat dalam upaya pembebasan warga Amerika di Suriah.
Dikutip dari Daily Beast, Ahad, 16 November 2014, sandera itu akan menjadi satu-satunya wanita Amerika yang disekap oleh militan. Menurut laporan, wanita itu berusia sama seperti Kassig, 26 tahun, yang diculik saat membantu warga sipil di Suriah. (Baca: Peter Kassig, Relawan AS yang Dibunuh ISIS)
"Dia sangat aktif membantu anak-anak yang menjadi yatim piatu dan terpisah dari keluarganya. Dia diculik pada Agustus 2013 bersama sekelompok relawan lainnya," kata pejabat yang tidak mau disebutkan namanya.
Pejabat dan keluarga wanita itu meminta agar namanya tidak dipublikasikan, takut akan memunculkan bahaya yang lebih besar. Hingga saat ini, tidak ada satu pun media atau organisasi yang menyebutkan nama wanita itu. Namun kasus penculikan sudah dilaporkan sejak satu tahun yang lalu.
"ISIS telah menuntut lebih dari US$ 6 juta (Rp 73 miliar) untuk kebebasan sandera Amerika yang masih tersisa. Namun sepertinya pemerintahan Barack Obama memiliki kebijakan dengan meminta agar perusahaan dan keluarga tidak membayar tebusan bagi sandera," kata pejabat yang juga pernah menjadi ahli negosiasi sandera ini. (Baca: Obama Berduka Atas Kematian Korban ISIS)
Menurut laporan, ISIS memang mematok harga yang sangat tinggi untuk pembebasan para sanderanya. Para ahli menduga hal itu dilakukan agar mereka tetap bisa membunuh tahanan dengan dalih bahwa negara tidak bisa membayar uang tebusan.
Selain Amerika, Inggris juga melarang memberikan uang tebusan kepada ISIS. Pemerintah di negara itu menilai uang tebusan hanya akan menambah pendapatan kelompok itu.
