TEMPO.CO, Teheran – Pemerintah Indonesia mendesak negara-negara anggota Gerakan Nonblok untuk mengambil tindakan lebih aktif dalam mendorong pengakuan atas kemerdekaan Palestina.

“Selama ini kita hanya mengecam dan mengutuk kekerasan Israel dan pelanggaran atas hukum internasional yang terjadi di sana, sudah saatnya kita mengambil tindakan lebih nyata,” kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, kepada pers, di Hotel Azadi, Teheran, Iran, Rabu 29 Agustus 2012.

Pernyataan keras pemerintah Indonesia ini, kata Marty, disampaikan dalam pertemuan Komite Palestina, salahsatu organ yang dibentuk Gerakan Nonblok untuk memantau kondisi keamanan di Palestina. “Biasanya setiap tahun, komite hanya mendengarkan laporan dari Menlu Palestina soal kondisi terakhir di sana, lalu semua negara mengutuk kekerasan Israel. Sudah saatnya ini berubah,” kata Marty bersemangat.

Konkretnya, Indonesia mengusulkan agar 120 negara anggota Gerakan Nonblok yang masih memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, melakukan suatu tindakan diplomatik yang konkret untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar tidak setuju dengan pelanggaran resolusi PBB yang dilakukan Israel.

Marty tidak merinci apakah Indonesia menginginkan agar semua negara Nonblok memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, atau sekadar membekukan relasi mereka. “Itu hak masing-masing negara, tapi setidaknya, itu bisa dilakukan dan konkret,” katanya.

Sebagai tindak lanjutnya,kata Marty, Indonesia mengusulkan agar pemerintah negara-negara anggota Gerakan Nonblok memboikot semua produk yang dihasilkan Israel dari wilayah pendudukan Palestina. “Jangan lagi membeli produk mereka. Ini tindakan konkret dan bisa dilakukan masing-masing negara Nonblok,” kata Marty.

Tindakan kedua yang diusulkan Indonesia adalah agar semua anggota Gerakan Nonblok membantu Palestina menjadi anggota Perserikatan Bangsa Bangsa. Caranya, semua anggota Nonblok membuka hubungan diplomatik dengan Otoritas Palestina. “Sampai saat ini, masih ada 40 negara dari 120 negara Nonblok yang belum mengakui keberadaan Palestina dan belum membuka hubungan diplomatik dengan Palestina,” kata Marty.

Ini sungguh sangat disesalkan, kata dia, karena pengakuan diplomatik dari negara-negara Nonblok akan sangat membantu perjuangan Palestina mendapatkan pengakuan internasional atas pernyataan kemerdekaannya. Di ASEAN sendiri, masih ada sejumlah negara yang belum mengakui Palestina.

Tindakan konkret ketiga yang diusulkan Indonesia adalah pemberian bantuan kapasitas (capacity building) untuk pemerintah Palestina, agar bisa meningkatkan kualitas tata pemerintahan dan pelayanan publiknya. “Inisiatif ini sudah dilakukan Indonesia, baik di tingkat bilateral, sampai kawasan,” kata Marty.

Dalam diskusi pada pertemuan tingkat menteri Nonblok, semua usulan Indonesia dalam pertemuan Komite Palestina ini disetujui. Bahkan ada negara yang mengusulkan dua tindakan konkret tambahan. Pertama, pelibatan media massa secara lebih intensif, dan pemberian bantuan untuk mendorong rekonsiliasi internal di Palestina. Sampai saat ini, dua faksi di Palestina, Fatah dan Hamas memang belum sepenuhnya bersatu.

“Untuk mengawal pelaksanaan semua tindakan konkret ini, Gerakan Nonblok akan membuat action task force, di markas PBB di New York, Amerika Serikat,” kata Marty.

WAHYU DHYATMIKA


Berita Terpopuler:
Sipilis Jangkiti Para Aktor Film Porno AS
NU: Syiah Tidak Sesat, Hanya Berbeda
SBY Pidato, Anak-Anak Tidur
Kelompok Jhon Kei dan Hercules Bentrok Soal Lahan
Biaya Hidup Putin Rp 20 Triliun per Tahun
Carrefour Cabut dari Singapura Tahun ini
Gulingkan Presidennya, Wanita Togo Mogok Seks
Kenapa Ada Ritual Foto ''Maut'' Bergaun Pengantin
10 Mobil Ini Paling Gampang Digondol Maling
Leonardo Dicaprio Beradegan Panas di Film Terbaru