TEMPO Interaktif, NEW YORK - Indonesia berharap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang saat ini beranggotakan 193 negara, memperkuat peran sentralnya dalam mendorong kerjasama negara di dunia dengan melakukan reformasi.
"Guna mengatasi tantangan baru dan yang akan muncul serta mengetahui kesempatan baru, reformasi PPBB merupakan kunci," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa ketika menyampaikan pernyataan Indonesia dalam Sidang ke-66 Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB, New York, Selasa 26 September 2011.
Reformasi PBB, kata Marty, merupakan satu-satunya jalan untuk membuat PBB tetap relevan dan memastikan kerjasama dunia dalam mengatasi tantangan global.
Ia mengingatkan bahwa dunia terus dihadapkan pada berbagai tantangan rumit, mulai dari ancaman senjata nuklir, perompakan, terorisme, krisis keuangan dan ekonomi hingga keadaan terburuk serta paling mendasar, yang ditemui di berbagai penjuru dunia, yaitu kemiskinan dan kelaparan sangat parah.
Dunia juga menghadapi ancaman kerusakan lingkungan hidup dan bencana alam, masalah ketahanan pangan dan energi, intoleransi, diskriminasi serta penguasa lalim, yang menindas keinginan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Mengingat tidak dapat dipecahkan secara nasional, tantangan itu seharusnya dapat memotivasi negara untuk mendorong kemitraan dan kerjasama di antara mereka, kata Marty.
"Pertama, kita perlu memperkuat multilateralisme untuk mengatasi tantangan global. Itu berarti peran sentral PBB," katanya mengingatkan.
Melalui reformasi, kata Marty, harus dipastikan bahwa PBB dan proses di badan dunia itu dalam pengambilan keputusan menjadi lebih efektif, transparan dan melibatkan semua pihak.
Indonesia menginginkan seluruh masalah kunci reformasi PBB dibahas sebagai bagian integrasl dari paket terpadu, termasuk menyangkut Dewan Keamanan.
"Dewan Keamanan harus dapat mencerminkan keadaan dunia saat ini dengan lebih baik. Dewan Keamanan harus lebih mewakili, transparan dan efektif," kata Marty.
Selain secara multilateral, Indonesia juga mengingatkan bahwa kerjasama dan kemitraan antara PBB dengan lembaga kawasan merupakan kunci lain untuk mengatasi tantangan global saat ini.
Dalam pidatonya, Marty juga menyentuh beberapa soal lain, termasuk yang mencuat dalam rangkaian pertemuan tingkat tinggi di Sidang Umum sejak Senin (19/9) lalu, yaitu permohonan Palestina menjadi negara anggota penuh PBB.
"Dalam mendorong perdamaian dan pembangungan di kawasan Timur Tengah, langkah pertama dan yang utama harus dilakukan adalah mengkoreksi ketidakadilan sejarah, yang dibiarkan berlangsung lama terhadap rakyat Palestina," kata Marty.
Marty menegaskan dukungan Indonesia terhadap hak rakyat Palestina untuk hidup secara bebas, damai, adil dan bermartabat di tanah air mereka sendiri telah berlangsung lama dan tidak akan pernah berhenti.
"Karena itu, Indonesia sangat mendukung keinginan Palestina menjadi negara anggota penuh PBB. Itu sejalan dengan visi solusi dua negara, yaitu penyelesaian secara damai, adil dan terpadu di Timur Tengah," katanya.
Selain menyampaikan pernyataan Indonesia, pada Senin, Marty juga melakukan serangkaian pertemuan dwipihak di sela-sela sidang Majelis Umum, termasuk dengan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat William J Burns dan Sekretaris Jenderal Liga Arab Nabil El Araby.
Marty mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Burns, keduanya antara lain membahas hubungan dwipihak, persiapan kunjungan Presiden Barack Obama ke Bali pada November nanti, serta persiapan pelaksanaan temu puncak Asia Timur.
Sementara itu, dengan Nabil El Araby, Marty membahas keinginan Indonesia meminta status peninjau di Liga Arab.
"Tentu, Indonesia tidak bisa menjadi anggota, tapi melihat kesinambungan penanganan masalah dari Liga Arab ke Organisasi Kerjasama Islam, ke Gerakan Nonblok dan masalah multlateral lain, Indonesia merasa perlu --sebagaimana halnya sekarang juga sedang merintis status peninjau di Uni Afrika-- minta status peninjau di Liga Arab," katanya.
WDA | ANT
