TEMPO.CO, Tokyo - Jepang akan memberlakukan sanksi tambahan terhadap Korea Utara menyusul peluncuran rudal yang terus berulang dan masalah lain yang belum terselesaikan.
Seperti dilansir Reuters, Jumat 25 Agustus 2017, Sekretaris Jenderal Kabinet Jepang Yoshihide Suga, mengatakan Jepang akan membekukan aset di enam organisasi dan dua individu terkait dengan Korea Utara.
"Korea Utara telah berulang kali melakukan tindakan provokatif ... kami telah memutuskan untuk bekerja dalam koordinasi yang erat dengan Amerika Serikat dan telah mengambil langkah-langkah baru ini untuk merefleksikan yang diambil oleh Amerika Serikat pada tanggal 22 Agustus," kata Suga.
Baca: Korea Utara Tembakkan Rudal Balistik ke Laut Jepang
Pemerintah Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya telah memperluas daftar hitam terkait Korea Utara dan mencakup 16 entitas serta individu Cina dan Rusia.
Selain Korea Utara, Kabinet Jepang pada hari ini juga menyetujui pengenaan sanksi unilateral baru terhadap sejumlah perusahaan dan individu dari Cina dan Namibia.
Beijing secara luas dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap Pyongyang. Sementara negara di selatan Afrika, Namibia, telah memperdalam hubungan dengan Korea Utara dalam beberapa tahun terakhir.
Jepang sejauh ini telah membekukan aset kelompok dan individu yang terkait dengan proyek pengembangan nuklir dan rudal Pyongyang, yang terlibat dalam perdagangan bahan baku termasuk batu bara, dan yang terkait dengan pengiriman pekerja ke negara lain.
Sanksi tersebut ditujukan untuk mengganggu arus dana tunai program senjata Korea Utara, yang melanggar resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pada saat yang sama, media Jepang melaporkan bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan lebih banyak mesin roket untuk diproduksi di samping program nuklir dan rudal di tengah ketegangan dengan Washington.
REUTERS | KYODO NEWS | BUSINESS TIMES | YON DEMA
