Alasan Rachmawati Soekarnoputri Bersahabat dengan Korut  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemerintah Korea Utara menganugerahkan Doktor Honoris Causa bidang Ilmu Politik kepada Rachmawatin Soekarnoputri pada 6 Oktober 2016 di Jakarta. TEMPO/Maria Rita

    Pemerintah Korea Utara menganugerahkan Doktor Honoris Causa bidang Ilmu Politik kepada Rachmawatin Soekarnoputri pada 6 Oktober 2016 di Jakarta. TEMPO/Maria Rita

    TEMPO.CO, Jakarta -Pendiri Yayasan Bung Karno dan Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri konsisten merawat persahabatan dengan Korea Utara sekalipun negara ini dikecam masyarakat internasional. Bahkan Dewan Keamanan PBB baru saja menjatuhkan sanksi terberatnya atas peluncuran nuklir dan rudal balistik oleh Korea Utara.

    Sikap konsistensinya mendukung prinsip anti-imperliasme kapitalisme dan kolonialisme Korea Utara yang ditanam oleh Kim Il Sung membuahkan penghargaan pada pekan lalu. Pemerintah Korea Utara menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa (Dr HC) bidang ilmu politik kepada Rachmawati.

    Rachmawati tersenyum sumringah di hadapan para tamu dari 13 negara dan pengurus Yayasan Bung Karno dan Yayasan Pendidikan Soekarno saat menerima anugerah Dr HC dari pemerintah Korea Utara yang diserahkan oleh Duta Besar Korea Utara untuk Indonesia An Kwang Il di ruang Park Lane 3, hotel Park Lane, Jakarta, 6 Oktober 2016 sore.

    "Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Republik Rakyat Demokratik Korea yang menganugerahkan gelar Doktor honoris causa bidang ilmu politik kepada saya. Ini tentunya tidak menjadi kebanggaan saya sendiri, tetapi juga bagi seluruh jajaran Yayasan Pendidikan Soekarno dan bagi seluruh sivitas akademika Universitas Bung Karno," kata Rachmawati yang juga sebagai pendiri Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea Utara.

    Pemberian gelar Dr HC untuk putri proklamator Soekarno berdasarkan surat keputusan Komisi Nasional Academy Award Republik Rakyat Demokratik Korea nomor 73 tanggal 3 Agustus 2016. "Kami mengakui karir politik dan menghargai perjuangan Rachmawati merawat persahabatan dengan masyarakat Korea Utara," kata Kwang Il.

    Ini yang kedua kalinya pemerintah Korea Utara menganugerahkan gelar Dr HC kepada warga Indonesia. Soekarno merupakan warga Indonesia pertama yang dianugerahi gelar Dr HC oleh pemerintah Korea Utara.

    Usai penganugerahan penghargaan itu, Rachmawati menerima wawancara Maria Rita dari Tempo. Berikut petikan wawancaranya.

    Kapan Anda diberitahu tentang penghargaan ini?
    Saya diberitahu kira-kira sebulan lalu.

    Siapa yang memberitahu Anda dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa?
    Pemerintah Korea Utara yang disampaikan melalui Kedutaan Korea.

    Bagaimana reaksinya setelah menerima informasi itu?
    Cukup terharu.

    Menurut Anda, apa yang menjadi pertimbangan Anda menerima penghargaan ini?
    Saya pendiri persahabatan Indonesia-Korea tahun 2001. Sudah 15 tahun sampai sekarang. Kami ingin memberi kontribusi kepada rakyat Korea untuk memakai pemikiran Soekarno tentang Trisakti, yaitu berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

    Apa pesan yang ingin disampaikan pemerintah Korea Utara dengan menganugerahkan gelar Dr HC kepada Anda?
    Ini menandakan pemikiran yang konsisten terutama dari persahabatan, mulai dari masa Kim Il Sung. Kemudian dari pemikiran-pemikiran kedua pemimpin itu (Soekarno dan Kim Il Sung, keduanya menentang anti-imperialisme, kolonialisme, dan kapitalisme)  mempunyai kesinambungan terutama mengenai against colonialism dan capitalism sebagaimana diketahui Korut lalu diembargo. Padahal itu sebetulnya sesuai dengan Mukadimah UUD bahwa hak segala bangsa bebas dari ekploitasi yang sampai hari ini terjadi. Sebenarnya Indonesia harus menjadi pelopor untuk melawan hegemoni imperalisme atau dekolonialisme. Peranan yang saya harapkan bisa dilakukan Indonesia adalah melestarikan pemikiran Soekarno dan Kim Il Sung.

    Bagaimana kebijakan politik luar negeri Indonesia saat ini jika  dikaitkan dengan cita-cita the founding fother kita Soekarno-Hatta?
    Belum, belum, masih sangat jauh. Saya lihat sekarang ini Indonesia seperti subordinat dari kekuatan super power Cina dan Amerika Serikat. Itu yang saya selalu kritik keras. Kita sekarang ini mulai runtuh, dan sangat tergantung pada belas kasihan orang. Utang kita mencapai Rp 4.000 triliun, ekonomi sudah tidak berdikari dengan impor segala macam. Padahal sumber daya alam dan sumber daya manusia kita sangat besar. Sehingga mestinya ketahanan pangan, ketahanan ideologi, ketahanan kesehatan, ketahanan pendidikan , dan ketahanan penduduk, harus diutamakan.  Saya malah terima informasi tentang masuknya pekerja asing ke Indonesia. Ini mendorong kasus human trafficking.

    Anda tidak melihat ada misi yang jelas dari kebijakan luar negeri Indonesia?
    Tidak ada sampai sekarang.

    Apa rencana Anda 5 tahun ke depan dengan momentum penganugerahan gelar Doktor HC dari Korea Utara?
    Sebetulnya ada satu hal yang belum selesai setelah Gerakan Non Blok didirikan. Seharusnya setelah Gerakan Non Blok masuk ke Conference of The New Emerging Forces. Jadi ada all established forces yang diwakili negara-negara super power atau ekolim , ada The New Emerging Forces dari negara-negara Non Blok, termasuk di Afrika dan Amerika Latin.Kekuatan The New Emering Forces rencananya mau disatukan untuk melawan liberalisme. Namun sekarang semakin tidak jelas dengan hadirnya globalisasi dan apa lagi informasi cyber sehingga tidak ada lagi batasan negara. Penetrasi budaya, informasi yang tidak sesuai dengan nasionalisme, lama kelamaan terkikis. Jadi kalau pada zaman Bung Karno, saya yakin 1000 persen tidak membuka informasi lebar-lebar yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Makanya di satu butir Trisakti itu disebutkan berprikebadian di bidang budaya. Kita harus berani memblokade diri kita agar tidak dapat dengan bebas dimasuki.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.