TEMPO.CO, Washington - Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, pekan lalu menerbitkan buku yang sangat penting. Buku berjudul Panduan Hukum Perang Departemen Pertahanan AS setebal 1.204 halaman itu berisi manual hukum untuk perang. Buku panduan yang diterbitkan pada 12 Juni 2015 itu bisa diakses di sini.
Menurut Kelsey D. Atherton dalam situs Popular Science edisi 16 Juni 2015, sejak Perang Dunia II, berbagai cabang militer AS sudah biasa menerbitkan panduan untuk tugas khusus, dan beberapa panduan yang lebih baru yang menyebutkan ihwal pesawat tak berawak atau yang kerap dikenal sebagai drone.
Buku panduan terbaru ini membahas robot bawah air Angkatan Laut dan manual Angkatan Udara memasukkan drone sebagai pesawat militer. Buku panduan Pentagon ini, yang berlaku untuk seluruh militer Amerika, menyodorkan secara jelas visi yang cukup komprehensif ihwal bagaimana militer memahami drone dalam hukum perang.
Menggunakan nomenklatur yang disukai militer, mereka disebut "pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh" dan kadang-kadang juga dikenal sebagai "kendaraan udara tak berawak." (Kata "drone" sendiri tidak muncul dalam panduan itu, meskipun kata itu berasal dari militer.)
Militer sudah pasti memiliki pesawat "yang dikendalikan dari jarak jauh" tersebut di masa lalu. Saat ini serangan menggunakan pesawat tak berawak itu menjadi alat utama pemerintah Presiden Barack Obama dalam perang anti-terorisme dan anti-pemberontakan.
Pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh itu pertama muncul di panduan Pentagon itu dalam daftar "contoh senjata lain yang sah" bersama senapan dan senjata non-mematikan. Senjata ini dibedakan dengan senjata yang dilarang, seperti gas beracun atau laser menyilaukan.
Drone juga masuk dalam kategori yang berbeda dengan "jenis senjata tertentu dengan aturan khusus soal penggunaannya", seperti hulu ledak nuklir atau herbisida. Ini berarti Pentagon melihat drone sebagai alat yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.
Berikut ini kutipan dari buku panduan perang baru militer AS tentang drone. "... Pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh. Tidak ada larangan dalam hukum perang perihal penggunaan pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh (juga disebut "pesawat tak berawak "). Senjata tersebut menawarkan keunggulan dibanding sistem senjata lainnya."
Kemudian di panduan bagian 14.3.3 Status Pesawat Militer dikatakan bahwa drone dapat dikategorikan sebagai pesawat militer jika digunakan oleh militer suatu negara.
Tidak pernah ada keraguan bahwa Pentagon akan menyetujui penggunaan pesawat dalam perang. Tapi yang luar biasa adalah ada pembenaran cukup luas untuk mencakup serangan yang ditargetkan ala Central Intelligence Agency (CIA) dan pembunuhan terhadap orang yang tidak berada di medan perang.
Ada dua catatan kaki yang mendukung klasifikasi hukum drone sebagai senjata normal, dan keduanya datang dari John Brennan, Direktur CIA saat ini. Brennan diketahui sebagai arsitek utama program pembunuhan dengan drone dalam pemerintahan Barack Obama.
POPULAR SCIENCE | ABDUL MANAN
