Obama Kutuk Pembunuhan Brutal ISIS di Prancis

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah petugas keamanan dan medis berjaga di luar kantor berita Perancis, Charlie Hebdo usai terjadi serangan oleh dua pria bertopeng dan bersenjata api di Paris, 7 Januari 2015. (AP Photo)

    Sejumlah petugas keamanan dan medis berjaga di luar kantor berita Perancis, Charlie Hebdo usai terjadi serangan oleh dua pria bertopeng dan bersenjata api di Paris, 7 Januari 2015. (AP Photo)

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengecam aksi penembakan di kantor majalah mingguan Prancis, Charlie Hebdo. Kantor berita itu ditembaki oleh sejumlah orang bersenjata.

    “Sangat mengutuk, ini serangan keterlaluan,” kata Obama, seperti dikutip Telegraph, Rabu, 7 Januari 2015. (Baca: Kantor Media Anti-Isis Ditembak Saat Rapat Redaksi)

    Obama juga menawarkan bantuan yang diberikan kepada sekutu tertua di Amerika. “Untuk Prancis, agar membawa para teroris ke pengadilan.”

    Sebanyak 12 orang dikabarkan tewas akibat tembakan itu, termasuk Direktur Penerbitan Charlie Hebdo Charb serta kartunis terkenal Prancis: Cabu, Tignous, dan Wolinski. (Baca: Dukung Charlie Hebdo, Netizen Cuit Kebebasan Pers)

    Dua pria yang menggunakan topeng dan senjata otomatis itu menembaki kantor majalah mingguan yang terkenal memuat karikatur satire tersebut. Penembakan terjadi setelah Charlie Hebdo mencuit tentang karikatur pemimpin kelompok militan Negara Islam (IS/ISIS), Abu Bakr al-Baghdadi.

    TELEGRAPH | AFRILIA SURYANIS

    Baca berita lainnya:
    Vonis Tommy Soeharto Jadi Novum Terpidana Mati
    Moeldoko Ngiler Lihat USS Sampson dan Sea Hawk

    Khotbah Jumat Ngawur, NU: Jemaah Boleh Interupsi

    Ekor Air Asia Ditemukan, Penyelam Kehabisan Oksigen

    Interupsi Khotbah Jumat Ngawur Boleh, Ini Dasarnya  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.