Temui Ban Ki-moon, Jokowi Bahas Palestina dan ISIS

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekjen PBB Ban Ki-moon, melambaikan tangan kepada wartawan pada saat kedatangannya ke markas Otoritas Palestina, di Ramallah, Tepi Barat, 13 Oktober 2014. (AP/Nasser)

    Sekjen PBB Ban Ki-moon, melambaikan tangan kepada wartawan pada saat kedatangannya ke markas Otoritas Palestina, di Ramallah, Tepi Barat, 13 Oktober 2014. (AP/Nasser)

    TEMPO.CO, Naypyidaw - Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon di Hotel Hilton, Naypyidaw, Myanmar, pada Kamis, 13 November 2014. Jokowi dan Ban Ki-moon membahas soal konflik Palestina, perubahan iklim, dan Negara Islam Irak-Suriah (ISIS). (Baca: Jokowi: Indonesia Ingin Jadi Kunci di Pasar ASEAN)

    "Tadi saya membicarakan masalah Palestina, kemudian Ban Ki-moon menyampaikan masalah ISIS dan perubahan iklim," kata Jokowi seusai pertemuan.

    Kepada Ban Ki-moon, Jokowi mengatakan Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan mengharapkan peran PBB yang lebih nyata untuk mendukung hal itu. PBB, kata Jokowi, meminta Indonesia bersama dengan negara-negara lain untuk ikut memerangi ISIS. Jokowi mengatakan Indonesia sudah memulai itu melalui pendekatan yang berbeda.

    "Kalau yang lain mungkin pendekatan keamanan, kalau kita karena negara muslim, punya pendekatan keagamaan dan budaya," katanya. (Baca: 3 Syarat Jokowi Agar Pasar Bebas ASEAN Sukses)

    Pertemuan dengan Ban Ki-moon berlangsung sekitar 20 menit. Ban Ki-moon mendatangi hotel tempat Jokowi menginap. Dalam pertemuan ini, Jokowi didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, dan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel.

    ANANDA TERESIA

    Berita Terpopuler
    Menteri Susi Disemprot Nelayan
    Jusuf Kalla: Kenaikan Harga BBM Akan Ditunda
    Pembubaran FPI, Polri Siap Bersaksi di Pengadilan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.