Ukraina Akan Tolak Konvoi Bantuan Rusia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Konvoi truk bantuan kemanusiaan melintasi jalan utama M4 (Don highway) wilayah Voronezh, Rusia (12/8). Rusia mengirim 280n truk untuk memberikan bantuan ke zona yang dikuasai pemberontak di timur Ukraina. AP/Pavel Golovkin

    Konvoi truk bantuan kemanusiaan melintasi jalan utama M4 (Don highway) wilayah Voronezh, Rusia (12/8). Rusia mengirim 280n truk untuk memberikan bantuan ke zona yang dikuasai pemberontak di timur Ukraina. AP/Pavel Golovkin

    TEMPO.CO, Kiev - Pemerintah Ukraina akan menolak masuknya iring-iringan 280 truk Rusia, yang diklaim membawa pasokan bantuan kemanusiaan. Iring-iringan bantuan kemanusiaan dari Rusia itu diperkirakan tiba di perbatasan Ukraina pada Rabu malam waktu setempat.

    Agence France-Presse (AFP) melaporkan pihak berwenang Ukraina berencana menghentikan truk-truk tersebut di perbatasan. Isi muatan akan dibongkar, diseleksi, dan kemudian akan dibawa ke Ukraina dengan bantuan Komite Palang Merah Internasional (ICRC).

    "Kami tidak akan membiarkan (konvoi) disertai oleh Kementerian Keadaan Darurat Rusia atau oleh pasukan Rusia," kata Valeriy Chaly, Wakil Kepala Administrasi Kepresidenan kepada AFP, seperti dilansir International Business Times, Rabu, 13 Agustus 2014.

    Perdana Menteri Ukraina Arseny Yatseniuk juga mengecam tindakan Rusia dan menyebut pengirimanan konvoi bantuan itu sebagai tindakan "Sinisme Rusia". "Pertama, mereka mengirim tank-tank, rudal, dan bandit-bandit yang menembaki warga Ukraina dan kemudian mereka mengirim air dan garam," ujarnya.

    Namun Moskow bersikeras paket bantuan kemanusiaan tersebut akan dikirim ke wilayah timur Ukraina yang dilanda perang. Pemerintah Rusia juga menegaskan iring-iringan diperbolehkan untuk operasi kemanusiaan dan meminta "kerja sama maksimum" dari pemerintah Ukraina. (Baca: Rusia Larang Impor Makanan dari AS dan Uni Eropa)

    Ukraina dan Amerika Serikat telah menyatakan kekhawatirannya bahwa Moskow berencana menggunakan operasi kemanusiaan sebagai kedok untuk memulai serangan militer dalam mendukung kelompok separatis pro-Rusia di Ukraina timur.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Marie Harf, mengatakan pada Selasa lalu bahwa Rusia tidak memiliki hak untuk masuk ke Ukraina secara sepihak. "Baik dengan kedok iring-iringan kemanusiaan atau alasan lainnya, tanpa izin dari Kiev," ujarnya. (Baca juga: Barat Kecam Konvoi Bantuan Kemanusiaan Rusia)

    Dalam beberapa pekan terakhir, pemberontak pro-Rusia telah mengalami serangkaian kekalahan besar. Pada Rabu ini, pemberontak menyerang sebuah bus yang membawa pejuang nasionalis, menewaskan 12 orang. Para pemberontak juga menangkap sejumlah pejuang dari kelompok Right Sector, nasionalis ekstrem yang mendukung pasukan pemerintah.

    Rusia mengaku membawa 2.000 ton bantuan kemanusiaan ke Ukraina, yang terdiri dari biji-bijian, gula, obat-obatan, kantong tidur, dan pembangkit listrik. Juru bicara Presiden Rusia, Dmitry Peskov, mengatakan iring-iringan truk bantuan tersebut tidak membawa personel bersenjata.

    Kelompok separatis menguasai wilayah 60 mil dari perbatasan Ukraina dengan Rusia, yang berarti konvoi bisa masuk ke Ukraina pada malam hari tanpa verifikasi dari Kiev atau masyarakat internasional. (Baca juga: Rusia Larang Pesawat Ukraina Terbang di Wilayahnya)

    Juru bicara ICRC di Ukraina, Andre Loersch, mengatakan Moskow belum memberikan rincian dasar apa yang benar-benar dibawa dalam muatan truk itu. Muncul usulan, bantuan kemanusiaan Rusia harus dikirimkan melalui ICRC.

    "ICRC mungkin akan membongkar muatan bantuan Rusia di perbatasan internasional dan membawanya dengan kendaraan lain yang bukan dari Rusia," kata dia. ICRC juga akan memastikan bahwa tidak ada senjata yang disembunyikan dalam pengiriman bantuan tersebut, sesuai aturan Palang Merah Internasional.

    IB TIMES | THE GUARDIAN | ROSALINA

    Berita Lainnya
    Novela Saksi Prabowo Doakan Israel
    Kenaikan Gaji PNS Jadi Pilot Project Jokowi
    Begini Robin Williams Saat Pertama Ditemukan
    Tim Hukum Jokowi Percaya Diri Soal Saksi Prabowo


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.