Ikuti Crimea, Dua Wilayah Ukraina Gelar Referendum  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah orang yang berada di dalam Gedung Serikat Perdagangan menyelamatkan diri melalui jendela, setelah gedung tersebut terbakar saat terjadi bentrok antara massa pro-Rusia dan pro-Ukraina.  REUTERS/Yevgeny Volokin

    Sejumlah orang yang berada di dalam Gedung Serikat Perdagangan menyelamatkan diri melalui jendela, setelah gedung tersebut terbakar saat terjadi bentrok antara massa pro-Rusia dan pro-Ukraina. REUTERS/Yevgeny Volokin

    TEMPO.CO, Mariupol – Warga di dua wilayah bergolak Ukraina, Donetsk dan Luhansk, mengikuti jejak Crimea untuk menggelar referendum guna menentukan kemerdekaan bagi wilayah yang banyak dihuni oleh pemberontak pro-Rusia ini. (Baca: 95,5 Persen Pemilih Crimea Ingin Gabung Rusia)

    Dilaporkan Associated Press, referendum keduanya digelar pada Ahad, 11 Mei 2014. Tempat pemungutan suara akan dibuka pada pukul 08.00 hingga 22.00 waktu setempat atau dimulai pada pukul 12.00 WIB.

    Pemungutan suara ini akan menentukan kedaulatan wilayah Donetsk dan Luhansk yang dalam beberapa bulan terakhir begitu bergolak. Warga yang pro-Rusia menyerukan berdirinya Republik Rakyat Donetsk.

    Pemerintah Ukraina terus mengirimkan militernya untuk merebut kembali gedung-gedung yang dikuasai pemberontak. Ukraina dan negara Barat menuding Rusia memprovokasi tindakan pemberontak. (Baca: Pro-Rusia Rebut Kembali Balai Kota Mariupol)

    Pihak berwenang Ukraina dan negara Barat telah menolak referendum dan menyatakannya ilegal. Presiden sementara Ukraina mengatakan bahwa kemerdekaan bagi wilayah timur akan menghancurkan perekonomian negara ini.

    ANINGTIAS JATMIKA | AP

    Terpopuler

    Di Inggris, Remaja Diizinkan Gugurkan Kandungan 
    Korban Tenggelam Kapal Sewol Menjadi 275 
    Ini Kisah Pelajar yang Selamat dari Boko Haram


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.